Berita Jabar (harapanrakyat.com).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) beberapa waktu lalu. Sebagai langkah awal, Komite PED Jabar melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara langsung menerima kunjungan tersebut, Rabu (21/10/2020). Pada kesempatan tersebut, komite pemulihan ekonomi Jabar bersama Bahlil membahas tentang upaya-upaya dalam menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19.
Bahlil pun mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jabar yang telah membentuk Komite PED. “Itu adalah kebijakan yang tepat. Pembentukan komite PED ini menunjukan jika pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama berupaya untuk memulihkan ekonomi,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, Tiga Fase Siap Dijalankan
Pada masa pandemi ini, pihaknya juga terus melakukan inovasi. Salah satunya dengan memusatkan izin berusaha secara online lewat OSS atau Online Single Submission.
BKPM juga lanjut Bahlil, menerima pelimpahan kewenangan dari Kemenkeu untuk memberikan kemudahan insentif bagi para pelaku usaha.
BKPM menangani insentif fiskal yang meliputi tax holiday, tax allowance danjuga pembebasan bea impor untuk proses produksi.
Ia menambahkan, saat ini investasi tak hanya berkaitan dengan pelaku usaha besar atau pun asing, namun juga dengan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
“BKPM mendorong pengusaha asing maupun nasional agar berinvestasi dan bermitra dengan pengusaha atau pelaku UMKM daerah,” jelas Bahlil.
Sementara itu, Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar, Ipong Witono menyebut, inovasi dari BKPM dalam mewujudkan investasi di daerah, tentunya bisa memberikan dampak bagi perekonomian Jawa Barat.
“Pemulihan ekonomi di Jawa Barat dapat membawa dampak nasional. Program padat karya bakal menguatkan struktur daya beli masyarakat yang kini rapuh,” ungkapnya (Jujang/R8/HR Online).