Aktivis PMII STIT NU Al Farabi Gruduk Kantor DPRD Pangandaran

Aktivis PMII STIT NU Al Farabi Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menggelar aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (08/10/2020). Foto: Enceng/HR.
Aktivis PMII STIT NU Al Farabi Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menggelar aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (08/10/2020). Foto: Enceng/HR.

Berita Pangandaran (harapanrakyat.com),- Aktivis PMII STIT NU Al Farabi Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menggelar aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (08/10/2020).

Dalam aksinya itu, para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STIT NU Al Farabi mengawalinya dengan orasi secara bergantian.

Setelah lama berorasi, kemudian masa aksi masuk ke halaman Gedung Kantor DPRD Pangandaran. Mereka juga menampilkan aksi treatrikal. Bahkan sempat menurunkan bendera setengah tiang. 

Ketua Komisariat PMII STIT NU Al Farabi, Kabupaten Pangandaran, Yusup Sidik, menilai, dengan disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI dan pemerintah menandakan ketidak berpihakannya para wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat kecil, dan kaum buruh.

Karena, dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang menjadi masalah dan kontroversial. Seperti pada pasal 59 terkait kontrak kerja tanpa batas. Kemudian, pasal 79 mengenai pemangkasan hari libur, dan pasal-pasal lainnya.

Baca Juga : Jadi Tumbal Krisis, Ratusan Buruh di Kota Banjar Tolak UU Ciptaker

Selain itu, UU Ciptakerja juga kemungkinan akan memberi keleluasaan bagi para investor untuk menguasai kekayaan negara. Sehingga pihaknya khawatir masyarakat kecil menjadi tamu di tanah sendiri.

“Saya juga merasa kecewa dengan DPR RI dan pemerintah yang tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini. Kita sedang menghadapi pandemi Covid 19, tapi DPR RI dan pemerintah malah membuat regulasi yang hanya menguntungkan investor. Tapi merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh. Hal ini menambah kesengsaraan masyarakat,” tutur Yusup.

Dengan dalih mendorong perekonomian nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Namun, pada kenyataannya DPR RI dan pemerintah malah telah memfasilitasi kepentingan monopoli, korporasi ekonomi, dan oligarki. Yaitu dengan melegalkannya melalui UU Cipta Kerja.

“Kami juga menuntut agar pemerintah pusat jangan menandatangani UU Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden harus segera membuat Perpu. Karena kami PMII STIT NU Al Farabi dengan tegas menolak undang-undang tersebut,” tandas Yusup. (Cenk/R3/HR-Online)

Editor : Eva Latifah