DK PWI Ingatkan Wartawan Independen dan Tidak Memihak Saat Pilkada

DK PWI
Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Ilham Bintang. Foto: Ist/Net

Berita Nasional, (harapanrakyat.com),- Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat mengingatkan wartawan untuk tidak memihak dan independen saat Pilkada 2020.

Saat ini, Pilkada serentak bakal digelar di 270 daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia pada 9 Desember 2020 mendatang.

Rangkaian kegiatan Pilkada saat ini tengah memasuki tahapan kampanye para calon kepala daerah. Kampanye akan berlangsung sampai 5 Desember.

Baca Juga: PWI Pusat Kecam Intimidasi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan Detik.com

Ketua DK PWI Pusat, Ilham Bintang, mengaku menerima banyak pengaduan terkait keterlibatan wartawan dalam proses Pilkada. Ia juga menyebut, ada pengurus organisasi wartawan yang mendukung pasangan calon di daerah.

“Khittah profesi wartawan dan pekerjaan jurnalistik dulu adalah tidak memihak dan independen. Khususnya selama proses Pilkada,” kata Ilham selepas memimpin rapat DK PWI Pusat, Senin (19/10/2020).

Menurutnya, sikap independen maupun tidak memihak dari seorang wartawan bertujuan menjaga Pilkada agar tetap berlangsung secara demokratis.

“Sikap itu juga untuk mengawasi azas jujur dan adil. Sehingga menghasilkan pimpinan daerah terbaik,” lanjutnya.

Ilham juga menegaskan, independensi wartawan saat Pilkada sudah jelas panduannya dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. Termasuk Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. Hal ini juga berlaku bagi anggota maupun pengurus PWI, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun pusat.

“Namun entah kurangnya sosialisasi atau karena besarnya godaan, Dewan Kehormatan masih mencatat adanya pelanggaran yang dilakukan wartawan, maupun pengurus PWI,” katanya.

DK PWI Tangani Kasus Pengurus PWI Dukung Paslon Pilkada

Ilham mengatakan, saat ini DK PWI Pusat tengah menanangi kasus pengurus PWI suatu daerah yang terang-terangan mendukung salah satu paslon dalam pemilihan gubernur. Rapat DK PWI kemudian merekomendasikan, pengurus PWI tersebut ditindak tegas.

“Mendukung saja tidak boleh, apalagi menjadi tim sukses atau menjadi pasangan calon,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan, PD PRT terbaru PWI hasil kongres di Solo pada 27-30 Sepmtember 2019 menyebut, apabila pengurus PWI bertindak partisan dengan mendukung salah satu paslon, maka pengurus tersebut harus mengundurkan diri. Bukan hanya sekedar cuti.

Keputusan tersebut dipertegas lagi dengan tujuan menjaga integritas, martabat, dan profesionalitas wartawan.

“Peran media harusnya lebih kepada mengawal terselenggaranya kontestasi politik yang jujur dan adil. Lalu menyosialisasikan paslon terang benderang agar masyarakat tak salah pilih,” ungkap Ilham.

Selain itu, DK PWI Pusat juga mengajak insan pers untuk menjaga jarak pada Pilkada seperti saat ini. Apabila diperlukan memberi panduan khusus agar Pilkada aman meskipun digelar saat pandemi Covid-19.

DK PWI juga menyoroti banyaknya pemberitaan yang tidak akurat. Bahkan terdapat pemelintiran berita sehingga hasilnya ada bias informasi.

“Menjadi wartawan itu berat tanggung jawabnya. Dituntut untuk profesional, menjaga kode etik dan kode perilaku wartawan,” tandas Ilham. (R7/HR-Online)

Editor: Ndu