Pengawasan Pengaspalan Jalan Pasar Banjarsari Ciamis Kembali Disorot

Pengaspalan Jalan Pasar Banjarsari
Pengaspalan Pasar Jalan Banjarsari dinilai lemah dalam sisi pengawasan. Foto: Suherman/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pengawasan pekerjaan pengaspalan Jalan Pasar Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dinilai lemah. Akibatnya jalan yang baru diaspal terpaksa ditambal lagi. Hal ini terus menuai protes dari berbagai pihak.

Kali ini protes datang dari Lembaga Pemantau Anggaran Publik (LPAP) Kabupaten Ciamis. LPAP menyayangkan adanya pembiaran dalam pekerjaan tersebut.

Ketua LPAP Kabupaten Ciamis, Agus Centring Budiman, mengatakan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DKUMKMP) Ciamis sebagai leading sektor proyek tersebut semestinya melakukan pengawasan dalam pekerjaan pengaspalan Jalan Pasar Banjarsari.

“Dinas mempunyai kapasitas untuk memantau, dan mengawasi pekerjaan. Lalu juga pandai memilih dan memilah klasifikasi Agar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas,” katanya, Senin (12/10/2020).

Agus mengatakan, jika dari sisi pengawasan berjalan sesuai aturan, maka tidak akan terjadi penambalan jalan, padahal pekerjaan baru selesai beberapa hari.

“Akibat lemahnya sisi pengawasan ya pasti pekerjaan tidak akan berkualitas. Coba lihat, pengerjaan aspal ini bisa terjadi banyak lekukan di tengah. Sehingga menimbulkan genangan air yang bisa merusak kondisi bangunan dengan cepat,” katanya.

Baca Juga: Baru Diaspal, LSM GMBI Soroti Jalan Pasar Banjarsari Ciamis Sudah Ditambal Lagi

Agus juga mempertanyakan, sebelum dilakukan pengaspalan hotmix, apakah agregad dasarnya sudah sesuai atau belum.

“Ini mah dasarnya juga tidak rata sudah langsung ditimpah hotmix, kan jadinya begini nih. Harusnya setiap pekerjaan jalan itu nonggong Kuya, bukan malah sebaliknya seperti ini. Maka dari itu, yang saya soroti ini sisi pengawasannya mana coba. Saya yakin jika pengawasannya benar, nggak bakalan pekerjaan seperti ini,” jelasnya.

Selain itu, Agus menilai sisi perencanaan dalam pekerjaan tersebut juga telah gagal dalam mengimplementasikan rancangan kerja.

“Perencanaan pun di sini harus diuji, masa membuat sebuah rencana kerja bisa sampai seperti ini? Pengasapalan dilakukan namun tidak dilengkapi dengan pembuatan saluran drainase sebagai pembuang air. Alhasil tuh lihat, air menggenang dan tidak bisa terbuang,” jelasnya.

Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pasar Banjarsari Menuai Protes

Hal senada juga diungkapkan oleh Deni Suganda, salah seorang tokoh pemuda Lakbok. Deni mengatakan, ada tahapan perencananan yang tidak dijalankan saat proses pengaspalan Jalan Pasar Banjarsari.

“Mencermati proses pembangunan pekerjaan pengasapalan Jalan Pasar Banjarsari, perlu pengetahuan yang bersumber dari permasalahan yang akan ditangani. Pengetahuan itu didapat dalam rangkaian turun ke lokasi oleh petugas yang menguasai ilmu survey,” katanya.

Survei tersebut, kata Deni, untuk mengetahui kondisi di lapangan. Nantinya hasil dari survey tersebut dijadikan tolak ukur saat melakukan pekerjaan pengaspalan.

“Jika tahap demi tahap dilalui dengan baik sesuai pengetahuan dan keilmuan maka kegagalan dalam perencanaan itu sangat kecil peluangnya. Jadi ini sisi perencanaan pun patut untuk dipertanyakan,” kata Deni kepada HR Online, Senin (12/10/2020).

Menurut Deni, dalam rangka mencapai pekerjaan yang kualitasnya sesuai target maka perlu adanya pengetahuan sekaligus disiplin dari pelaksana sebagai penanggung jawab di lapangan.

“Pengawasan dari pemberi tugas kadang menjadi paling dominan dalam kegagalan pembangunan. Termasuk pengawasan yang lemah, yaitu pengawasan yang asal datang ke lokasi dengan bukti dokumentasi kunjungan tanpa tahu progres dari pekerjaan,” katanya.

Deni juga menyoroti perilaku pengawas yang hanya cukup menelepon dan mengirim dokumentasi.

“Ini sangat merusak perilaku pelaksana lapangan sebagai penanggung jawab teknis. Jelas buruk serta mempengaruhi kedisipilinan kerja. Bahkan di sini juga kita denger cerita atau dogma sosial, sosial kontrol kok lebih galak dari pengawas. Pengawas santai kok Anda emosi? Nah ini merupakan tanggapan yang menurut kami menyesatkan,” kata Deni.

DPRD Kabupaten Ciamis Diminta Tak Tutup Mata

Banyaknya pekerjaan di wilayah Eks Kwadanan Banjarsari yang lemah dalam hal pengawasan, kata Deni, membuat masyarakat berharap Komisi III DPRD Kabupaten Ciamis turun tangan untuk melakukan sidak.

“Di sini juga kami sebagai masyarakat, berharap Komisi III DPRD Kabupaten Ciamis jangan tutup mata. Lihat ke lokasi dan jaga amanah rakyat dengan baik, demi terwujudnya pembangunan di kabupaten Ciamis yang baik dan berkualitas. Fungsi pengawasan dari legislatif saat ini cenderung pasif. Apakah hanya dengan alasan pandemi Covid-19 ini membuat mereka yang terhormat enggan untuk turun ke lokasi?” tutupnya. (Suherman/R7/HR-Online)

Editor: Ndu