Sejarah Perkawinan di Jawa dan Kisah Menarik Pada Masa Kolonial

Sejarah Perkawinan di Jawa
Potret para Komite Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan, salah satu peran mereka adalah mengajukan hukum perkawinan di masa kolonial. Foto: Istimewa

Terdapat Sejarah perkawinan di Jawa yang belum terungkap pada masa kolonial.  Menurut beberapa sejarawan, perkawinan masa itu merupakan suatu hal yang teramat sakral. Bahkan beberapa peneliti sejarah seperti, Geerzt, Locher Scholten, dan Mutiah Amini menyebut fenomena historis yang menarik.

Sekalipun perkawinan merupakan hal yang menyangkut kehidupan privat, tetapi juga ada pengaruh terhadap kebijakan publik. Selain itu mereka berpendapat pula bahwa pengaruh sosial, ekonomi, dan politik besar pengaruhnya dalam fenomena historis perkawinan dalam keluarga  Jawa. Akan tetapi yang menarik adalah pada masa kolonial, pernikahan berawal dari keterpaksaan.

Para orang tua, memaksa seorang anak untuk dijodohkan dengan pria pilihan sang ayah. Berikut serba-serbi kisah menarik lainnya tentang pernikahan keluarga Jawa pada masa kolonial.

Sejarah Perkawinan di Jawa, Perkawinan Usia Dini sudah Kontroversial sejak masa Kolonial

Menurut Mutiah Amini dalam jurnal sejarah berjudul “Perkawinan dalam Sejarah Kehidupan Keluarga Jawa 1920-an-1970-an” (Sejarah dan Budaya, Tahun kesepuluh, Nomor 1 Juni 2016: 58), mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan perkawinan muncul sepanjang waktu 1920an- hingga 1970-an.

Permasalahan tersebut terkait dengan perkawinan usia muda yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, adanya perselingkuhan, dan poligami. Mengutip Mutiah Amini (2016: 58), permasalahan tentang pernikahan usia muda ini misalnya, oleh Abdoerachman, seorang aktivis perempuan yang merasa bahwa pernikahan tersebut sudah merupakan permasalahan serius.

Akan tetapi hal ini mendapat tanggapandari Raden Soetomo pada tahun 1928 dalam bukunya Perkawinan dan Perkawinan Anak2”.

Raden Soetomo mendefinisikan pernikahan tersebut melalui batasan anak-anak dan dewasa, sehingga seorang perempuan telah pantas untuk menikah.

Baca Juga: Sejarah Transmigrasi, Warisan Kebijakan Kolonial yang Eksis hingga Kini

Menurut Raden Soetomo, yang namanya anak-anak apabila mereka belum haid. Dengan demikian, jika seorang anak perempuan telah mendapatkan menstruasi, ia akan sudah menjadi seorang dewasa bukan anak-anak lagi dan ia kemudian dapat menikah.

Tentu saja definisi Raden Soetomo belum mewakili keinginan perempuan tentang pembatasan usia anak perempuan yang akan menikah sehingga perkawinan usia muda tidak terjadi.

Adapun salah satu hal yang kontroversial dari pernikahan tersebut yaitu, adanya berbagai tindakan penyimpangan dalam rumah tangga. Seperti selingkuh dan maraknya poligami. Meskipun secara agama Islam poligami bukanlah penyimpangan.

Sejarah Perkawinan di Jawa, Poligami pada masa Kolonial

Menurut Mutiah Amini (2016: 59) menyebut bahwa poligami di Jawa pada masa kolonial sebagai permasalahan syariah keagamaan. Mutiah juga menambahkan bahwa keluarga Jawa tampaknya lebih permisif (terbuka) terhadap poligami, dan menganggap bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan syariah agama yang sudah baku.

Meskipun hal ini terjadi, namun sebenarnya para aktivits organisasi perempuan muslim menentangnya. Merek melihat bahwa hukum perkawinan yang harus tega untuk melindungi perempuan, dari semua ras, agama, dan etnis adalaha penikahan monogami, (pernikahan dengan satu istri).

Para Perempuan yang Menentang Poligami

Sejarah perkawinan di Jawa ternyata cukup panjang. Ada pertentangan-pertentangan tentang poligami. Pada tahun 1930, para perempuan yang tidak setuju poligami ke Jakarta. Perempuan itu terhimpun dalam suatu organisasi perempuan untuk Jawa. Ketika itu mereka berkumpul dalam Sekolah Menengah Muhammadiyah Jakarta. Mereka  membicarakan pentingnya pemerintah Hindia Belanda memliliki peraturan perkawinan.

Mereka menginginkan peraturan perkawinan yang dapat memuaskan masyarakat secara keseluruhan, terutama perempuan, yaitu keadilan. Oleh karena itu kemudian terbentuklah Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia.

Keberadaan komite ini untuk melindungi perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan, termasuk beberapa aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Selain melalui Komite ini, Mutiah Amini juga mengungkapkan bahwa para aktivis perempuan lain melakukan pembahasan terus menerus terkait dengan aturan perkawinan yang masih memerlukan perjuangan. Begitulah sejarah tentang sejarah perkawinan di Jawa, semoga bermanfaat. (Erik/R9/HR-Online)

Editor: Dadang