Sejarah Transmigrasi, Warisan Kebijakan Kolonial yang Eksis hingga Kini

Sejarah Transmigrasi, Warisan Kebijakan Kolonial yang Eksis hingga Kini
Potret para calon imigran yang akan diberangkatkan ke daerah yang sudah disiapkan, adapun foto in merupakan salah satu bukti terjadinya sejarah transmigrasi di Indonesia. Foto:Ist/Net

Sejarah transmigrasi di Indonesia ternyata menarik untuk dibahas. Hal ini seiring dengan beberapa temuan peneliti sejarah yang menulis tentang transmigrasi di era kolonial Belanda.

Sejak masa kolonial transmigrasi sering dilakukan, tindakan ini diperlukan untuk mencegah ledakan jumlah penduduk dalam satu pulau yang padat.

Namun seiring berkembangnya waktu, pribumi di era kolonial menilai transmigrasi sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang agak sedikit memaksa.

Sejalan dengan keresahan tersebut, setelah Indonesia memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka, ternyata pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama dengan pemerintah Belanda yaitu menerapkan transmigrasi.

Salah satu peristiwa transmigrasi setelah kemerdekaan yang terjadi, diantaranya dapat dilihat pada sekitar jenjang tahun 1950-1960 dari Jawa ke Gorontalo.

Dari peristiwa tersebut, terdapat beberapa kisah menarik tentang transmigrasi orang-orang Jawa ke Gorontalo.

Lantas apa saja kisah menarik tersebut? untuk mendapatkan informasi lebih jauh, silahkan simak penjelasan berikut dibawah ini.

Baca Juga: Sejarah Tembakau di Sumatera Timur, Orang Cina Pernah Menjadi Kulinya

Sejarah Transmigrasi di Indonesia

Pada tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda sering dihadapkan dengan berbagai macam problem yang utamanya disebabkan oleh ledakan jumlah penduduk, integrasi nasional, dan pemerataan kesejahteraan.

Akan tetapi masalah terpenting dalam abad ke dua puluh ini, pemerintah kolonial Belanda menghadapi masalah penurunan kesejahteraan penduduk pribumi di pulau Jawa, karena pertumbuhan jumlah penduduk yang meledak dan tidak terkendali.

Herman Manay dalam jurnal “Proyek Demografi dalam Bayang-bayang Disintegrasi Nasional, mengungkapkan bahwa pengurus Investigasi Menteri Urusan Jajahan bernama, A.W.F Idenburg pada tahun 1902 melaporkan jumlah penduduk di Pulau Jawa semakin meningkat sangat pesat dalam kurun waktu 20 tahun sekali.

Idenburg melaporkan bahwa selama dua puluh tahun terakhir penduduk pulau Jawa telah bertambah empat puluh lima persen menjadi kurang lebih dua puluh lima juta, dua ratus ribu jiwa, sedangkan ladang pangan (sawah) hanya bertambah sedikit, yaitu sekitar dua puluh tiga persen.

Jadi penghasilan rata-rata setiap pribumi di Jawa menurun. Hal ini lah yang menjadi salah satu dukungan pemerintah dalam melaksanakan program transmigrasi.

Baca Juga: Sejarah Rahmah El Yunusiyyah, Pejuang Wanita dari Minangkabau

Warisan Kolonial Belanda

Karena banyaknya para pribumi yang terpaksa untuk melakukan transmigrasi pada masa kolonial, mereka menganggap bahwa sistem transmigrasi sebagai kebijakan yang agak kontroversial.

Begitu juga ketika pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 1950-1960 melakukan transmigrasi penduduk dari pulau Jawa ke Gorontalo.

Banyak beragam pendapat yang menyebutnya sebagai konsep kebijakan politik yang diwariskan dari pemerintah kolonial Belanda.

Kegiatan transmigrasi dari pulau Jawa ke Gorontalo ini semakin kuat, seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 163 Tahun 1958.

Adapun isi dari Kepres tersebut adalah, definisi transmigrasi menurut pemerintah Republik Indonesia, dalam Kepres itu disebutkan bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, membangun daerah-daerah vital, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Meskipun demikian, tetap saja ada beberapa gelintir masyarakat yang memandang pola transmigrasi itu sebagai kebijakan yang kontroversial, diambil dari budaya kolonial yang menekan.

Terlebih ketika transmigrasi yang terjadi pada tahun 1950-1960 dari Jawa ke Gorontalo.

Permintaan transmigrasi kesana bukan berdasarkan gagasan pemerintah, melainkan seorang pengusaha kebun swasta bernama, T.A. Lasahido.

Beliau mengirim surat permohonan agar perkebunannya ditempati imigran dari Jawa kepada Waki Perdana Menteri selaku Koordinator Umum Program Transmigrasi saat itu.

Baca Juga: Sejarah Perfilman di Indonesia, Dulu Disebut ‘Gambar Idoep’

Transmigrasi ke Gorontalo, Dianggap Daerah yang Subur

Menurut Herman Manay (Vol.1,No.2: 99), menyebut bahwa pelaksanaan transmigrasi ke Gorontalo disebabkan oleh keadaan daerah disana yang subur.

Adapun wilayah Gorontalo yang dijadikan tujuan awal program transmigrasi adalah dataran Paguyaman. Sebuah daerah yang cukup luas, sekitar 65 km disebelah barat Kota Gorontalo.

Mengutip Herman dari kesaksian dari pengalaman imigran senior disana, mengungkapkan bahwa daerah Paguyaman ini dipilih selain karena tersedia cukup banyak lahan, kondisi topografinya juga tidak jauh berbeda dengan kondisi di pulau Jawa.

Dataran ini dilengkapi dengan jenis tanah yang cocok untuk persawahan, ditambah ketersediaan air yang melimpah.

Sehingga menjadikan daerah ini sangat ideal untuk eksperimentasi awal program transmigrasi di wilayah Gorontalo.

Selain itu, jarak dari kota dan pelabuhan-pelabuhan penting di Gorontalo juga relatif dekat dibandingkan dengan dataran lainnya. Begitulah sepenggal kisah tentang sejarah transmigrasi di Indonesia.

Adapun artikel ini ditulis dari hasil resensi penelitian Herman Manay yang dimuat dalam “Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol.1, No. 2: 94”, semoga bermanfaat. (Erik/R8/HR Online)

Editor: Jujang