Terdampak Jalur Tol, Camat Padaherang Pangandaran Minta Kades Data Tanah

Terdampak Jalur Tol, Camat Padaherang Pangandaran Minta Kades Data Tanah
Camat Padaherang, Kustiman. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Pemerintah Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, meminta agar para kepala desa yang wilayahnya terkena trek jalan tol untuk segera mendata tanah.

Camat Padaherang, Kustiman, mengungkapkan, wilayahnya bakal terlintasi oleh pembangunan tol Gedebage-Cilacap. Bahkan tol tersebut akan melintasi 9 desa yang ada di Padaherang.

Kesembilan desa tersebut, antara lain Pasirgeulis, Cibogo, Karangmulya, Kedungwuluh, Padaherang, Karangsari, Karangpawitan, Sindangwangi dan Ciganjeng.

“Saya sudah memerintahkan kepada para kepala desa yang terkena lintasan jalan tol untuk segera mendata tanah secara riil di lapangan,” kata Kustiman, Selasa (20/10/2020).

Kustiman menambahkan, hal ini karena setelah adanya konsultasi publik pertama dengan konsultan PUPR Jawa Barat terkait Amdal sekitar bulan Februari 2020 lalu di Padaherang.

Pembangunan jalan tol Gedebage-Cilacap dibagi menjadi 2 termin, pertama tahun 2021 trek 1 Gede Bage Tasik.

“Trek 2 tahun 2021 baru rencana pembebasan lahannya di Padaherang. Rencananya pembangunan tol tersebut selesai tahun 2027,” kata Kustiman.

Sementara itu, sosialisasi oleh Kabag Tata Pemerintahan PUPR Jabar juga sudah dilakukan.

Termasuk melinbatkan para Kepala Desa yang wilayahnya terkena jalur tol.

Pihaknya pun mengusulkan agar pintu keluarnya di Padaherang. Sebab, dalam rencananya sudah ada usulan 2 titik, yakni Kecamatan Pamarican dan Sidamukti Patimuan Cilacap.

“Kami mengusulkan apabila 2 pintu keluar di Pamarican sama di Sidamukti, maka Padaherang akan terlewati dan khawatir menjadi kota mati,” imbuhnya.

Bila usulannya tidak diakomodir, pihaknya pun menginginkan agar Padaherang menjadi rest area sekitar pintu masuk Pangandaran, yakni Desa Karangmulya atau Pasirgeulis.

Hal itu agar para UMKM bisa lebih berkembang dengan adanya rest area tersebut.

“Menurut PUPR, karena masih dalam perencanaan, bisa mengusulkannya ke Kepala Daerah. Takutnya Bappeda Kabupaten ataupun Provinsi sudah ada rencana lain. Namun sejauh ini belum ada pertemuan lanjutan,” ujarnya.

Ia harap Setda dan Bappeda segera menidaklanjuti rencana tersebut dan mengakomodir keinginan pihaknya. (Mad/Koran HR)