Jumat, Mei 27, 2022
BerandaBerita BanjarTolak Undang-undang Cipta Kerja, Gedung DPRD Kota Banjar 'Dijual' Pendemo

Tolak Undang-undang Cipta Kerja, Gedung DPRD Kota Banjar ‘Dijual’ Pendemo

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sejumlah aktivis dari HMI Kota Banjar melakukan aksi menolak pengesahan Undang-undang cipta kerja ke gedung DPRD, Rabu (7/10/2020).

Dalam aksinya, sejumlah mahasiswa tersebut membawa tulisan berupa kritikan untuk pemerintah serta membuat aksi “menjual gedung” DPRD sebagai luapan kekesalan.

Korlap Aksi, Ramdani, mengatakan, makna simbolik dari maksud jual gedung DPRD lantaran pihaknya menilai pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, tidak bisa lagi membela kepentingan rakyat.

Hal itu, terbukti saat ini pihak pemerintah telah mengesahkan undang-undang Cipta Kerja yang jelas-jelas merugikan kepentingan kaum buruh.

“Pengasahan UU Ciptaker ini bukti mereka tidak menjalankan amanat Pancasila dan Undang-undang 45,” kata Ramdani kepada awak media.

Ia menyebutkan, beberapa poin-poin dalam Omnibus Law yang merugikan pekerja buruh tersebut antara lain tidak ada uang pesangon untuk pekerja.

Selain itu, bagi karyawan yang mengambil cuti seperti karena sakit, melahirkan, kematian maupun ada halangan tidak mendapatkan kompensasi dari perusahaan. 

Kemudian, perusahaan pun bisa memecat karyawannya secara sepihak dan masih banyak kerugian kaum buruh akibat pengesahan UU ini.

“Hari ini kami ingin menggalang kekuatan untuk bersama-sama menolak Omnibus Law. Bagaimana pun kebijakan ini hanya akan menyengsarakan rakyat,” ujar Ramdani.

baca juga: Tulisan ‘DPR Goblog’ Hiasi Dinding Gedung DPRD Kota Tasikmalaya

Kritik Lewat Tulisan

Ia mengatakan, adapun beberapa kritikan dalam bentuk tulisan seperti DPR dan pemerintah kalau “sange kebangetan” itu sebagai kritik hina kepada eksekutif dan legislatif.

Kritik hina tersebut karena kebijakan undang-undang Cipta Kerja yang mereka buat hanya berdasarkan kepentingan sahwat politik belaka. Tidak dibuat berdasarkan akal sehat dan kepentingan untuk mensejahterakan rakyat.

“Kebijakan omnibus Law hanya untuk memenuhi sahwat kepentingan politik yang dilakukan oleh pemerintah,” tandas Ramdani.

Ia menambahkan, melalui aksi ini pihaknya ingin mengajak kepada warga masyarakat dan kaum buruh untuk melakukan penolakan serta membuat aksi lanjutan sebagai bentuk lunturnya kepercayaan publik.

“Aksi hari ini hanya pemanasan saja. Dalam waktu dekat kami akan membuat aksi lanjutan dengan mengerahkan massa yang lebih besar,” pungkasnya. (Muhlisin/R6/HR-Online)

- Advertisment -