Berita Ciamis, (HarapanRakyat.com).- Proses pencairan bantuan sosial dari Kemesos RI untuk warga terdampak Covid-19 yang disalurkan Kantor Pos Pamarican Ciamis dianggap melanggar protokol kesehatan (Prokes).
Pasalnya, pihak Kantor Pos tidak mengatur antrean warga hingga terjadi kerumunan. Bahkan ada beberapa dari warga yang mengantri terlihat melepas bahkan sengaja tidak mengenakan masker.
Hendra, salah seorang warga, ketika dimintai tanggapan, Jum`at (20/11/2020), mengatakan, mengaku prihatin dengan kondisi kerumunan yang selalu terjadi saat proses pencairan bantuan sosial berlangsung.
Terlebih, kata Hendra, Kantor Pos Pamarican terlihat paling sering mengabaikan prokes saat proses pencairan bantuan sosial.
“Sangat disayangkan, seharusnya pihak Kantor Pos bisa memfasilitasi tempat agar tidak terjadi kerumunan. Tugasnya kan mungkin bukan hanya untuk mrnyalurkan bansosnya, tapi harus diikuti oleh kewajiban untuk menaati prokes,” katanya.
Hendra juga menyayangkan lemahnya satuan tugas penanganan covid-19 dalam melakukan pemantauan hingga terkesan membiarkan terjadinya kerumunan.
“Sepertinya, belum pernah melihat petugas dari tim penangan covid yang datang dan memberikan teguran. Padahal kejadian seperti ini seringkali terjadi,” terangnya.
Sementara itu, Plt Camat Pamarican, Agus Yani, saat dikonfirmasi HR terkait adanya kerumunan warga di Kantor Pos, mengatakan, pihaknya telah berulangkali memberikan teguran terkait prokes saat proses pencairan bansos.
“Sebenarnya kami bukan tidak pernah memberikan teguran. Namun pihak Kantor Pos yang bandel dan enggan mendengar, apalagi melaksanakan protokol kesehatan. Begitupun dengan pihak TKSK, semunya ngablewing, padahal kami pernah memanggil mereka beberapa kali,” katanya.
Agus Yani mengungkapkan, saat akan memproses pencairan, semestinya pihak Kantor Pos melakukan koordinasi dengan pihak satgas. Jadi kemungkinan terjadinya kerumunan bisa diminimalisir.
“Coba koordinasi, jadi kami juga bisa ikut membantu. Bisa juga minta bantuan Polisi atau TNI untuk mengatur kerumunan. Lalu, apakah Kantor Pos tidak bisa mengatur jadwal, misalkan sehari dibatasi 50 orang, jadi tidak akan terjadi kerumunan panjang dan lama,” ungkapnya.
Sampai berita ini tayang, tim HR belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Kantor Pos Pamarican terkait kerumunan warga yang terjadi saat proses pencairan bansos. (Suherman/R4/HR-Online)
