Senin, Juni 27, 2022
BerandaBerita BanjarMenanti Kenaikan UMK, Buruh di Kota Banjar Harap-harap Cemas

Menanti Kenaikan UMK, Buruh di Kota Banjar Harap-harap Cemas

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Menanti Kenaikan UMK, buruh di Kota Banjar, Jawa Barat, kini dihantui rasa was-was. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi LKS Tripartit Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar belum lama ini, tersiar kabar tidak akan ada kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Menanggapi adanya hasil rakor Tripartit tersebut, Ketua Forum Solidaritas Buruh (FSB) Kota Banjar, Toni Rustaman, sangat menyayangkan informasi rencana tidak adanya kenaikan UMK untuk kaum buruh.

Menurutnya, hasil rakor Tripartit itu merupakan “pil pahit” dan tidak memperhatikan aspirasi kaum buruh yang selama ini sudah memperjuangkan kenaikan UMK.

“Tentunya kami sangat kecewa dan menyesalkan, karena perundingan itu membuahkan hasil yang kurang memuaskan,” katanya, kepada HR Online, Rabu (04/11/2020).

Dengan hasil rakor itu, justru pihak buruh ingin mempertanyakan peranan dari unsur perwakilan kaum buruh yang hadir dalam forum rapat. Karena menurut Toni, seharusnya apabila ada hasil yang kurang memuaskan bisa rundingan lagi dengan setiap perwakilan para buruh.

Hal itu mengingat batas waktu penetapan UMK tahun 2021 selambat-lambatnya tanggal 21 November 2020, sehingga masih ada waktu untuk berembuk.

“Waktunya kan masih jauh, masih setengah bulan lagi. Jadi, kami kira masih ada kesempatan untuk berembuk membuat perundingan kembali,” ujarnya.

Toni menganggap bahwa, Surat Edaran Menteri sebagai acuan dalam penetapan UMK tersebut hanya bersifat informasi. Bukan sebuah keharusan ataupun perintah untuk menetapkan tidak adanya kenaikan UMK.

Sehingga, pada implementasi masing-masing daerah, pemerintah, buruh dan perusahaan bisa membahas kembali mengenai ketetapan kenaikan UMK 2021. Seperti halnya beberapa daerah lain.

“Sejumlah daerah juga ada yang menaikan UMK, dan menghiraukan SE Menteri tersebut mengenai ketetapan UMP tahun 2021,” imbuhnya.

Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar Federasi Serikat Buruh Militan (SPSBB F Sebumi), Irwanto, menambahkan, pihaknya sudah memperkirakan hal ini sebelumnya.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya perlu memperhatikan juga imbas dari tidak adanya kenaikan upah tahun depan akan merembet pada anjloknya daya beli masyarakat. Serta berujung terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama saat pandemi seperti sekarang ini.

Baca Juga : Forum Serikat Buruh Minta Pemkot Banjar Serius Kawal Penetapan UMK

“Ini jelas mengecewakan masyarakat, khususnya kaum buruh. Kami berharap UMK tahun depan tidak menduduki peringkat terendah se-Jawa Barat seperti tahun sebelumnya,” kata Irwanto.

Belum Ada Penetapan, Buruh Menanti Kenaikan UMK

Sementara itu, terkait rencana tidak adanya kenaikan upah buruh pada tahun 2021 mendatang, sebagaimana hasil rakor tersebut, Kadinaker Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, menegaskan bahwa sampai saat belum ada penetapan upah minimum (UMK).

Penetapan UMK itu setelah rapat Depeko. Kemudian hasilnya akan pihaknya usulkan ke gubernur. Setelah itu, baru keluar SK Gubernur tentang UMK yang biasanya keluar pada tanggal 21 November.

“Belum ada rapat Depeko. Pengumuman UMK nanti setelah berbentuk SK Gubernur. Karena, dari kabupaten/kota baru usulan, dan yang menetapkan gubernur. Tunggu saja informasinya,” terang Tatang.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar telah mengadakan rapat koordinasi LKS Tripartit bersama Apindo, serta perwakilan serikat buruh. Rakor tersebut terkait rumusan pra penetapan UMK Kota Banjar tahun 2021.

Menurut Staff Analisis Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Banjar, Endi Apandi, dari hasil rakor tersebut, UMK untuk Kota Banjar tahun 2021 tidak ada kenaikan. Besarannya akan sama, menyesuaikan dengan UMK tahun 2020, yakni sebesar Rp 1.873.110,83. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Editor : Eva Latifah

- Advertisment -