Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Petani mengeluhkan kurangnya sosialiasi kartu tani dan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran.
Saryin, salah satu warga Desa Karangsari, mengatakan, ia mengaku kebingungan menggarap sawah saat musim tanam berjalan karena pupuk subsidi langka.
Ia juga mengeluhkan efektifitas kartu tani yang belum begitu terasa baginya lantaran kartunya belum jadi, sedangkan programnya sudah berjalan.
“Sudah harus membeli pupuk non subsidi, sementara harganya lumayan mahal sampai Rp 7 ribu hingga Rp 10 ribu per kilogramnya. Jika dihitung tidak terjangkau,” katanya, Selasa (24/11/2020).
Untuk mencari solusi persoalan tersebut, pihaknya sudah komunikasi ke kelompok tani, BPP. Namun hasilnya pun masih nihil, kecuali menggunakan pupuk non subsidi.
“Sementara ajuan berdasarkan kouta referensi SPPT tidak semua petani punya itu. Saya hanya 100 bata yang ada SPPT, sementara garapan 500 bata yang tidak ada SPPT itu bagaimana solusinya,” kata Saryin
Ia menambahkan, adanya kartu namun tidak ada kuota dan tak bisa nebeng menjadi permasalahan besar. Pasalnya, hal tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu.
“Kami hanya berharap ada solusi sebelum kartu tani jadi. Ketika harga pupuk melambung dan harga gabah hanya Rp 4.700 per kilogram itu seimbang. Sedangkan pakai pupuk organik prosesnya lama,” pungkasnya.
Tanggapan Dinas Pertanian Pangandaran Soal Pupuk Bersubsidi
Menanggapi hal tersebut, Kabid Pertanian dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Aep Haris mengatakan, pihaknya sudah membahas dengan DPRD terkait solusi bagi petani yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari kelebihan stok di Kecamatan Langkaplancar.
“Kita minta untuk pemerataan kebutuhan di petani. Sekarang sedang dilakukan pendistribusian karena kewenangannya oleh distributor dan produsen dan mereka minta waktu 10 hari sudah terpenuhi,” kata Aep.
Karena adanya kelebihan pupuk wilayah Langkaplancar, maka pasokan yang tersedia akan memenuhi wilayah yang habis, seperti Padaherang, Mangunjaya, Kalipucang dan Pangandaran.
Aep menambahkan, pendistribusian ke wilayah yang sudah kehabisan stok itu distributor meminta waktu sebelum 10 hari. Ia harap pupuk bersubsidi tersebut bisa merata bagi petani.
“Jangan sampai tidak ada sama sekali solusinya. Kami minta pemerataan dari distributor dan produsen tahun 2021 mendatang pasokan pupuknya ditambah,” pungkas Aep Haris. (Mad/Koran HR)
