Sampai November, Target PBB-P2 Ciamis Baru Tercapai 83 Persen

Sampai November, Target PBB-P2 Ciamis Baru Tercapai 83 Persen
Kabid Penagihan dan Pelaporan, BPKD Ciamis Ega Anggara Al-Kautsar. Foto:Ferry/HR

Berita Ciamis (harapanrakyat.com).- Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 di Kabupaten Ciamis sampai saat ini baru mencapai 83 persen atau setara dengan Rp 19 miliar lebih.

Sedangkan, target PBB P2 tahun 2020 sendiri sebesar Rp 22,5 miliar, jadi masih kurang Rp 3 miliar.

Namun demikian, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis optimis jika target tersebut akan tercapai, karena saat ini masih memiliki batasan waktu kurang lebih satu bulan lagi.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis, Dr. H. Kurniawan, melalui Kabid Penagihan dan Pelaporan, Ega Anggara Al-Kautsar, Selasa (24/11/2020) kepada HR Online.

Kata Ega, saat ini untuk PBB-P2 sendiri yang biasanya pembayaran itu paling telat tanggal 30 September untuk tahun ini diundur jadi 30 November.

“Capaian PBB P2 baru tercapai 83 persen atau Rp 19 miliar, jadi kurang Rp 3 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 22,5 miliar,” ujar Ega.

Ega menuturkan, saat ini memang belum tercapai karena ada beberapa kendala, terutama saat ini masa pandemi Covid-19.

“Kondisi masih pandemi, dan masyarakat banyak yang terdampak,” katanya.

Namun demikian, pihaknya optimis target PBB-P2 tahun 2020 bisa tercapai.

Menurutnya, pajak itu memang hal wajib yang harus dibayar oleh masyarakat. Namun, pihkanya juga sadar banyak masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Maka dari itu, kita lakukan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat agar bisa membayar pajak,” tuturnya.

Dampak Pandemi

Selain itu, lanjut Ega, ada beberapa kolektor pajak yang selama ini menagih secara langsung (Door to door) ke setiap rumah, saat ini tidak bisa.

Karena saat ini pandemi Covid-19, tidak boleh tatap muka, itu juga jadi kendala untuk saat ini.

“Kita juga padahal sudah memberikan layanan pembayaran PBB-P2 secara online, bahkan bisa melalui toko modern. Namun, kemungkinan masyarakat rata-rata belum paham atau ada keribetan untuk bayar secara online,” ucap Ega

Ega menuturkan, kebanyakan yang menunggak pajak itu adalah daerah perkotaan.

“Mungkin, permasalahannya dinilai dari kepatuhan. Kalau di perdesaan itu lebih patuh dan ketaatan ke pemerintah itu lebih optimal,” jelas Ega.

Ega menambahkan, pihaknya optimis dengan batas waktu 1 bulan lagi, bisa untuk mencapai target.

Pada intinya, jangan sampai kondisi pandemi ini jadi alasan tidak tercapainya target PBB-P2 tahun 2020.

“Terlebih kan semua anggaran banyak terfokuskan ke realisasi penanganan Covid-19. Apalagi, kita di bidang penagihan punya kewajiban, jadi harus memberikan sumbangasih lebih tentunya, minimal target yang sudah ditetapkan bisa sesuai dengan realisasinya,” pungkasnya. (Ferry/R8/HR Online)

Editor: Jujang

Aegis Boost Pro