Pemprov Jabar dan BPKP MoU Pembangunan saat Pandemi

Pembangunan saat Pandemi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani MoU dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat perihal Program Pelaksanaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah, di Kota Depok, Rabu (2/12/2020). Foto: Humas Jabar

Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar melakukan MoU di Kota Depok, Rabu (2/12/2020). Mou ini dalam rangka pembangunan saat pandemi, dalam hal pelaksanaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pemda.

MoU ini pun serentak oleh Provinsi dan BPKP daerah masing-masing disaksikan melalui telekonferensi Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh.

Nota kesepahaman ini dalam upaya sinergi program dan sumber daya masing-masing pihak dalam pengawasan penyelenggaraan Pemda. Termasuk dalam hal pembangunan saat pandemi. Tujuannya guna memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Kesepakatan ini meliputi peningkatan kapabilitas APIP, supervisi kegiatan pengawasan, pembangunan daerah dan supervisi tata kelola keuangan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan MoU ini penting dalam mengubah rencana pembangunan daerah saat pandemi Covid-19. Sehingga penyelenggaraan Pemda harus mendapat atensi dari BPKP sehingga pertanggungjawabannya baik.

Menurutnya Tito memanfaatkan APBD untuk pembangunan belanja barang dan jasa harus cepat, hal ini sangat perlu dalam hal memulihkan ekonomi saat pandemi. Prioritas pembangunan adalah sektor kesehatan, stimulus ekonomi dan jaringan pengamanan sosial.  

Lelang barang dan jasa harus merata sampai bulan selanjutnya sejak awal anggaran, tidak menunggu penyerapan saat akhir tahun.

“Jangan menumpuk pada kuartal empat. Karena perlu adanya recovery semenjak awal tahun 2021. Itu artinya pada awal tahun sejak bulan Januari harus ada belanja yang signifikan pada kuartal 1,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh mengingatkan pengadaan barang dan jasa selain harus cepat, saat pandemi ini harus melibatkan pengawasan APIP.

“BPKP mengawal pengadaan baran dan jasa bidang kesehatan lewat bimtek atau sosialisasi ke APIP daerah. Agar efektif, lancar dan akuntabel,” ungkapnya. (Dang/R9/HR-Online)

Editor: Dadang