Selasa, Juli 5, 2022
BerandaBerita BanjarSanksi Pelanggar Prokes di Kota Banjar Bikin Kapok

Sanksi Pelanggar Prokes di Kota Banjar Bikin Kapok

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, Jawa Barat, saat ini telah membentuk Peraturan Walikota (Perwal). Perwal tersebut terkait penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes) penanganan virus Covid-19.

Dalam Peraturan Walikota nomor 80 tahun 2020 tersebut mengatur beragam sanksi. Selain itu juga besaran denda yang akan dikenakan kepada pelanggar protokol kesehatan.

Menurut Sektretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, Edi Herdianto, penerapan sanksi denda tersebut terbagi dalam lima sektor. Kelimanya antara lain individu, instansi atau lembaga, pelaku usaha, aktivitas sosial seperti kegiatan hiburan dan pengguna transportasi. Baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Sanksi Pelanggar Prokes di Kota Banjar

Sanksi yang akan diberikan juga berbeda-beda. Menyesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar.

Mulai dari sanksi ringan berupa teguran dan sanksi sedang berupa penyitaan kartu identitas. Termasuk juga pemberian sanksi sosial sampai penjatuhan sanksi berupa denda materi. Sanksi lainnya berupa penutupan kantor ataupun tempat usaha serta pembekuan ijin usaha bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat.

“Nantinya penerapan sanksi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Perwal itu,” ujar Edi Herdianto kepada HR Online, Jum’at (4/12/2020).

Ia menjelaskan, adapun sanksi berupa denda materi kategori pelanggaran berat dalam Perwal tersebut untuk pelanggar individu tidak memakai masker dan menerapkan physical distancing di tempat publik dendanya paling besar Rp 100 ribu.

Kemudian, untuk pelanggaran berat berupa instansi atau lembaga pendidikan nominal denda yang dikenakan paling besar Rp 150 ribu dan penghentian sementara aktivitas kegiatan.

Selanjutnya, pelanggaran berat bagi pemilik usaha dendanya paling besar Rp 300 ribu. Selain itu, pihak pemilik usaha juga dapat dikenakan sanksi penghentian sementara, pembekuan ijin usaha dan pencabutan sementara ijin usaha.

Apabila dalam masa penutupan sementara itu pemilik usaha melakukan aktivitas usaha maka bisa dikenakan denda lagi paling besar 400 ribu.

“Pelaku usaha juga dikenakan denda paling besar 500 ribu jika dalam aktivitas usaha pada masa penutupan sementara itu tidak melaksanakan protokol kesehatan,” tandas Edi.

Denda Pengguna Kendaraan

Berikutnya, sanksi berat untuk kategori pengemudi moda transportasi umum yang tidak melakukan pembatasan jumlah kapasitas maskimal. Serta penumpang yang tidak mengenakan masker, dendanya paling besar Rp 150 ribu.

Selanjutnya, pihak pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan AKB. Dendanya paling besar Rp 500 ribu, sanksi lainnya berupa pembekuan ijin usaha dan pencabutan ijin usahanya.

Kemudian, untuk pengemudi dan penumpang mobil pribadi atau kendaraan dinas yang melanggar protokol kesehatan dendanya paling besar Rp 150 ribu.

“Pengendara sepeda motor dan penumpang yang melanggar karena tidak memakai masker dendannya paling besar 100 ribu,” terang Edi.

Ia menambahkan, terkait mekanisme pelaksanan penerapan sanksi denda di lapangan, saat ini tim Satgas masih melakukan pematangan konsep yang akan diberlakukan.

Adapun terkait sistem pembayaran denda bisa dilakukan secara tunai. Namun bisa juga secara non tunai dan uang denda administratif tersebut wajib disetorkan ke kas daerah.

“Mekanismenya masih akan dirapatkan lagi oleh tim tekhnis Satpol PP. Jadi ditunggu saja sampai nanti mekanismenya selesai baru akan kami berlakukan,” pungkasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online)

Editor: Ndu