Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Sejumlah Raperda Kota Banjar, masih belum tergarap dan belum terselesaikan oleh DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, menjelang akhir tahun 2020 ini. Hal itu mendapat tanggapan dari Sidik Firmadi, akademisi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
Menurutnya, fenomena tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik, terkait produktivitas kinerja DPRD Kota Banjar selama ini. Mengingat Anggota DPRD Kota Banjar Periode 2019-2024 telah satu tahun lebih bekerja.
Produktivitas kinerja perlu dievaluasi, karena salah satu tupoksi utama DPRD yaitu membuat peraturan daerah (legislasi), di samping melakukan pengawasan dan penganggaran.
“Salah satu fungsi utama mereka kan membuat regulasi. Tentunya Raperda yang molor itu ya harus menjadi evaluasi kinerja mereka,” kata Sidik, kepada HR Online, Sabtu (19/12/2020).
Selain menyoroti soal kinerja, Sidik juga mengatakan, ke depan DPRD perlu meningkatkan produktivitas fungsi legislasinya dengan menyelesaikan sejumlah Raperda yang sudah menjadi terget prioritas itu.
Selain itu, ia juga berharap kepada DPRD Kota Banjar untuk berani memperbanyak usulan Perda inisiatif. Karena menurutnya, sebagai wakil rakyat sudah seharusnya dewan menyerap aspirasi rakyat. Kemudian mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk Rancangan Perda Inisiatif.
Jangan sampai, kesibukan dan keterbatasan yang ada menjadikan keterlambatan penetapan Raperda. Karena hal itu justru malah akan merugikan warga masyarakat.
Baca Juga : Jelang Akhir Tahun, DPRD Banjar Belum Selesaikan Sejumlah Raperda
“Intinya, baik DPRD maupun Pemerintah Kota Banjar harus sama-sama memprioritaskan. Sehingga, Perda yang masih tertunda kedepan dapat disahkan. Apalagi jika Perda tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Banjar’, kata Sidik.
Menghambat Proses Pembangunan
Terpisah, Ketua Forum Mahasiswa Kota Banjar, Awwal Muzaki, menyayangkan molornya sejumlah Raperda di Kota Banjar. Menurutnya, dampak dari tertundanya sejumlah Raperda tersebut dapat menghambat proses pembangunan. Karena tidak adanya regulasi yang menjadi acuan sebagai payung hukum.
Awwal mencontohkan, seperti halnya belum ada Raperda tentang Kepemudaan. Ini menjadi kendala bagi para pemuda ketika akan memberikan peran dan kontribusi pada pembangunan daerah.
“Tentu kami menyayangkan keterlambatan itu. Kami berharap Raperda yang tertunda betul-betul bisa menjadi skala prioritas tahun depan,” ungkapnya. (Muhlisin/R3/HR-Online)
Editor : Eva Latifah
