Tokoh Agama Pangandaran Harus Terlibat dalam Pemulasaraan Korban Covid-19

Tokoh Agama Pangandaran
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, H. Cece Hidayat. Foto: Enceng/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Tokoh agama di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, harus ikut terlibat dalam menyosialisasikan serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan serta pemulasaraan jenazah dengan protokol pencegahan Covid-19. Hal ini untuk meminimalisir konflik yang kerap terjadi saat pemakaman korban Covid-19.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, H. Cece Hidayat mengajak semua tokoh agama ikut terlibat dalam edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan serta pemulasaran jenazah pasien Covid-19.

“Guna mencegah terjadinya penolakan seperti yang terjadi di beberapa daerah, tokoh agama, penyuluh agama harus memberikan edukasi dan ikut terlibat menyaksikan supaya yakin kalau pemulasaraan jenazah itu sesuai dengan syari’at dan tidak menimbulkan suudzon. Yang penting kita bisa menjaga diri dan menggunakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan,” kata Cece di Aula Setda, saat menjadi narasumber pada pelatihan pemulasaraan penanganan jenazah Covid-19, Selasa (01/12/2020).

“Penanganan jenazah yang terpapar Covid-19 dibutuhkan langkah dan upaya secara medis dan syari’ah. Kalau untuk mengurus jenazah biasa saya kira sudah tahu semua. Tetapi masalah-masalah yang ada di masyarakat saat ini terkait jenazah pasien Covid-19 harus menggunakan regulasi dan aturan,” jelasnya.

Fenomena Seputar Pemulasaraan Jenazah Korban Covid-19

Ia mengungkapkan, ada beberapa fenomena yang terjadi di beberapa daerah saat terjadi penolakan pemulasaraan jenazah pasien Covid-19. Hal itu karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat atau pihak keluarga korban.

“Kenapa terjadi penolakan, intinya ini akibat ketidaktahuan masyarakat saja. Sehingga masyarakat berasumsi khawatir akan resiko penularan padahal pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan tidak mungkin menyengsarakan masyarakat,” jelasnya.

“Ada juga ketidakpercayaan dari masyarakat atau pihak keluarga terhadap pemulasaraan jenazah apakah sesuai dengan ketentuan syari’ atau tidak. Sehingga ada sebagian keluarga yang merasa tidak yakin kalau penanganan jenazah yang dilakukan petugas medis tidak sesuai tuntunan syariat, makanya mereka beranggapan tidak sah. Padahal telah sesuai dengan regulasi dan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” paparnya.

Ia juga mengapresiasi pelatihan pemulasaraan penanganan jenazah Covid-19 yang digelar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pangandaran. 

Cece berharap tokoh agama dan penyuluh agama di Kabupaten Pangandaran dapat menyampaikannya kembali langsung kepada masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada BPBD Kabupaten Pangandaran. Ini merupakan sinergitas program yang kita bangun dalam rangka memberikan sebuah keamanan, kenyamanan, kepada masyarakat terlebih pada masa Pandemi ini. Kita ingin berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dan dihadapi masyarakat terselesaikan,” pungkasnya. (Enceng/R7/HR-Online)

Editor: Ndu

Aegis Boost Pro