Denda Materi Pelanggar Prokes di Kota Banjar Masih Simpang Siur

Denda Materi Pelanggar Prokes Masih Simpang Siur
Tim Satgas Covid-19 Kota Banjar saat penindakan disiplin protokol kesehatan. Foto: Muhlisin

Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Pemerintah Kota Banjar telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di wilayah Kota Banjar, yang dimulai dari tanggal 11-25 Januari mendatang.

Namun demikian, hingga saat ini Tim Satgas Penanganan Covid-19 Banjar masih belum menyelesaikan mekanisme penerapan sanksi materi bagi para pelanggar protokol kesehatan, sebagaimana hasil rakor yang dilakukannya beberapa waktu lalu.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah (Gakda) Dinas Satpol PP Kota Banjar, Aep Saepudin, mengatakan, terkait mekanisme sanksi materi tersebut sampai saat masih dalam tahap persiapan.

Pihak Satpol PP masih akan melakukan pembahasan mekanismenya bersama anggota Satgas yang lain, tapi saat ini masih terkendala kesibukan.

“Kemarin kami ada rakor sama Dishub, tapi itu pembahasan persiapan PSBB. Kalau untuk mekanisme sidang belum ada kelanjutan pembahasan,” ujarnya, kepada Koran HR, Senin (12/01/2021).

Adapun untuk penerapan sanksi denda materi bagi pelanggar prokes pada masa PSBB ini, lanjutnya, Tim Satgas masih memberlakukan penerapan sanksi yang sebelumnya sudah berjalan, yaitu sanksi penilangan dan sanksi sosial.

“Sampai saat ini belum ada arahan lagi untuk sanksi denda berupa uang itu. Jadi, kita masih menerapkan ketentuan yang selama ini sudah berjalan,” kata Aep.

Sebelumnya, pada tanggal 4 Desember 2020, Koordinator Satgas, Edi Herdianto, mengatakan, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar telah membuat Peraturan Walikota (Perwal) tentang penerapan sanksi denda materi hingga Rp 500 ribu bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dalam Perwal Nomor 80 Tahun 2020 itu, penerapan sanksi denda terbagi dalam lima sektor yang meliputi individu, instansi atau lembaga, pelaku usaha, aktivitas sosial seperti kegiatan hiburan, dan pengguna transportasi.

Edi menyebutkan, nantinya sanksi yang akan diberikan berbeda-beda. Penerapan sanksi tersebut juga akan dilakukan secara bertahap, sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Perwal tersebut.

Tim Satgas Kota Banjar Dianggap Lamban

Terpisah, Ketua Forum Mahasiswa Kota Banjar, Awwal Muzaki, menganggap bahwa lambatnya pembentukan mekanisme sanksi bagi pelanggar prokes tersebut menandakan kurang seriusnya Tim Satgas dalam melakukan upaya penanganan.

Padahal, lanjutnya, dengan adanya mekanisme tersebut diharapkan bisa menjadi acuan dari pelaksanaan peraturan yang ada, untuk membuat efek jera para pelanggar protokol kesehatan. Terlebih lagi untuk mendukung pelaksanaan PSBB saat ini.

“Kalau mekanisme sanksinya saja belum disiapkan, lantas seperti apa nanti penindakannya. Belum lagi kalau ada yang melakukan pelanggaran berat,” ujar Awwal.

Menurutnya, belum adanya mekanisme penerapan sanksi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial pada warga masyarakat, karena tidak adanya dalam pemberian sanksi bagi pelanggar.

“Seharusnya Tim Satgas bisa segera menyelasikannya, karena mekanisme itu selain sebagai efek jera, juga untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat supaya lebih disiplin,” kata Awwal.

Pendapat serupa juga dikatakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Banjar, dr. Fuad Hanif/. Pihaknya pun sangat setuju dengan adanya pembentukan mekanisme untuk dilakukan penindakan bagi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Baik sanksi itu berupa teguran, sosial, sampai sanksi denda atau juga pidana. Hal tersebut karena menurutnya dapat membuat warga lebih disiplin, dan patuh menjalankan prokes sebagai upaya pencegahan virus Corona.

“Tentu saya setuju penerapan denda seperti dalam Perwal tersebut. Karena warga, perusahaan, perkantoran, hotel, dan tempat hiburan yang melanggar PSBB bisa dilakukan sanksi denda berupa sanksi administrasi dan sanksi lainnya,” tandas dr. Fuad. (Muhlisin/Koran HR)

Aegis Boost Pro