KPU Pangandaran Nyatakan Kesiapannya Menghadapi Sengketa Pilkada

Sengketa Pilkada
Anggota KPU Pangandaran Divisi Hukum, Suwardi Maninggesa. Foto: Istimewa

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- KPU Pangandaran nyatakan kesiapannya menghadapi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (26/1/2021) mendatang di Jakarta.

Anggota KPU Pangandaran Divisi Hukum, Suwardi Maninggesa, menjelaskan, ada 135 kabupaten/kota yang akan beracara dalam sengketa Pilkada di MK.

Dari total itu, KPU RI membaginya ke dalam 3 gelombang untuk rakor di Jakarta, sedangkan Pangandaran masuk kedua yang mana akan berlangsung 22 Januari mendatang.

“Saat rakor nanti, tiap KPU akan membawa 3 orang, yakni dari divisi hukum dan pengawasan, ketua divisi teknis dan kasubag hukum,” kata Suwardi, Rabu (20/1/2021).

baca juga: Pedagang Positif Covid-19, Pasar Kalipucang Pangandaran Ditutup

Keputusan terpenuhi atau tidaknya bergantung pada syarat formil dalam persidangan. Bila terpenuhi, maka akan lanjut. Namun bila tidak hanya 22 hari sampai keputusan sela.

“Jadi nanti pada 26 hingga 29 Januari itu sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai PMK Nomor 8 Tahun 2020. Di situ keputusan apakah memenuhi syarat formil atau tidaknya,” imbuh Suwardi.

Menghadapi sengketa ini, pihaknya menyatakan sudah menyiapkan jawaban serta alat bukti di persidangan nanti.

Apalagi, katanya, sesuai petitum pemohon yang meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di semua TPS yang berjumlah 800.

Menurutnya, hal tersebut sudah ada dalam Undang-undang untuk menyampaikan keberatan hasil Pilkada dan penyalurannya melalui MK.

“Sidang resminya kita masih menunggu, nanti akan kami sampaikan. Intinya nanti tim kuasa paslon 1, Bawaslu serta KPU yang menggunakan lawyer dari Bandung akan menjelaskan dalam persidangan,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online)

Editor: Muhafid