Tak Ada Evaluasi Kepengurusan, Musda II Golkar Pangandaran Disesalkan Kader

Tak Ada Evaluasi Kepengurusan, Musda II Golkar Pangandaran Disesalkan Kader
Kader Partai Golkar Pangandaran, Erwin M Thamrin. Foto: Istimewa

Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Musda II Partai Golkar Pangandaran,  Jawa Barat, yang dilaksanakan Sabtu (9/1/2021) di Hotel Sandaan sempat ricuh.

Sekelompok massa melakukan aksi demonstrasi dan membakar satu buah sepeda motor.

Diduga, massa aksi kecewa lantaran Musda II Partai Golkar Pangandaran tidak transparan.

Kekecewaan terhadap pelaksanaan Musda juga datang dari salah satu kader Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Erwin M Thamrin.

Erwin yang ikut mendaftarkan diri menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Pangandaran, mengaku kecewa lantaran Musda tidak dijadikan momentum untuk mengevaluasi kepengurusan Golkar 5 tahun kebelakang.

“Musda ini kan salah satunya sebagai tempat evaluasi, mengevaluasi capaian 5 tahun kebelakang, namun itu tidak dilakukan,” ujar Erwin kepada wartawan.

Sebagai kader muda, Erwin bersama 50 Pengurus Desa (PD) Golkar se Kabupaten Pangandaran, ingin mengevaluasi kepengurusan lama.

Namun sayang, hal itu tidak dilakukan dalam Musda II Partai Golkar Pangandaran ini.

“AD/ART dan PO (peraturan organisasi) dijadikan tameng untuk melegalkan aktivitas politik untuk mempertahankan kekuasaan,” jelasnya.

Baca Juga: Musda II Partai Golkar di Pangandaran Diwarnai Kericuhan, Motor Dibakar

Musda II Golkar Pangandaran Tak Bahas Kekalahan Pileg dan Pilkada

Beberapa hal yang mesti menjadi bahan evaluasi adalah perolehan kursi partai Golkar di DPRD Pangandaran yang stagnan bahkan menurun.

Pada Pileg 2014 saat kursi DPRD Pangandaran 35 kursi, Golkar hanya mendapat 5 kursi.

Pileg 2019 kemarin juga ketika kursi DPRD naik jadi 40, kader Golkar yang menjadi anggota DPRD masih 5 orang.

“Termasuk juga kekalahan partai Golkar Pangandaran pada Pilkada 2020 kemarin harus menjadi bahan evaluasi dalam Musda II ini,” kata Erwin.

Lanjutnya, ada satu hal yang paling menyakitkan bagi Erwin yang dilakukan pengurus Golkar saat ini.

Dimana ada kesengajaan kekalahan Golkar pada Pileg 2019, yang sengaja dilakukan pengurus saat ini.

“Dimana kuota fungsionaris yang kuotanya 40 hanya diisi 30 fungsionaris saja dalam Pileg kemarin,” katanya.

Kesalahan-kesalahan ini kata Erwin, tidak menjadi bahan evaluasi partai politik untuk kepengurusan yang mendatang.

“Ini sangat menggelikan menurut saya,” ujar Erwin.

Ia mengaku, sebagai seorang kader mempunyai hak untuk ikut mendaftar menjadi calon ketua Golkar Pangandaran.

Meski beberapa pihak mengklaim, 10 Pengurus Kecamatan (PK) Golkar sudah memberikan dukunganya terhadap calon petahana.

Erwin mendaftarkan diri pada malam hari sebelum pelaksanaan Musda digelar.

Saat daftar Erwin mengaku sempat ditolak, namun akhirnya bisa diterima setelah beradu argumen.

Satu hal yang aneh lanjutnya, pendaftaran calon Ketua Golkar seolah sembunyi-sembunyi.

Bahkan, saat ia mendaftar, panitia tidak memiliki formulir pendaftarannya sehingga harus membuat secara mendadak.

“Bahkan berkas yang diterima panitia tidak di cap karena tidak ada capnya katanya,” ungkap Erwin.

Meski pendaftarannya diterima sebagai salah satu calon Ketua DPD Golkar Pangandaran, namun Erwin mengaku kecewa lantaran tidak diakomodir untuk menyampaikan evaluasi.

Bantah Memobilisasi Massa

Ketika wartawan menanyakan apakah pergerakan massa aksi pada Musda II Golkar Pangandaran ini dimobilisasi olehnya, Erwin sontak membantah.

“Persamaan pemikiran antara saya dan 50 PD Golkar mungkin sama, tapi kalau disebut saya yang memobilisasi itu tidak benar,” tegasnya.

Sementara itu, pengurus DPP Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menilai, aksi massa pada pelaksanaan Musda ini merupakan strategi untuk menjatuhkan Golkar Pangandaran.

“Saat ini Golkar elektabilitasnya tinggi, yang tadi saya sebut, ini sudah menjadi bagian strategi ingin membuat image buruk ya Golkar, saya tahu sendiri Pangandaran lah,” katanya.

Meski sempat menuai aksi massa, terkait dengan pelaksanaan Musda II Golkar Pangandaran, Agun menilai pelaksanaan Musda sudah baik dan sesuai AD/ART.

“Makanya saya tadi pesan ke pengurus Jabar, selesaikan Musda dengan baik, musda sudah dibuka dan harus diakhiri dengan hasil apapun yang berpedoman kepada AD/ART,” jelas Anggota DPR RI ini. (R8/HR Online)

Editor: Jujang