Terapkan PSBB, Sektor Usaha dan Fasilitas Publik di Kota Banjar Dibatasi

Terapkan PSBB, Sektor Usaha dan Fasilitas Publik di Kota Banjar Dibatasi
Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih disampingi Kapolres Banjar dan Kasatpol PP Kota Banjar. Foto: Muhlisin/HR

Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, mulai hari ini tanggal 11 sampai 25 Januari mendatang menerapkan kebijakan PSBB atau Pemberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar Proporsional.

Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut aktivitas sektor usaha seperti restoran dan cafe serta sejumlah fasilitas publik pun mulai dilakukan pengetatan jam operasional usaha.

Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih menegaskan, kegiatan usaha seperti restoran, cafe dan sarana tempat publik hanya diperbolehkan membuka jam operasional dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 19. 00 Wib.

Selain itu bagi bagi warga masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah juga tidak diperbolehkan mengadakan acara resepsi pernikahan dan mengadakan acara hajatan.

“Mulai hari ini aktifitas kegiatan usaha dan tempat publik akan dilakukan pembatasan. Bagi yang melanggar nanti akan ditertibkan oleh Satgas Penindakan,” kata Walikota Banjar Hj Ade Uu usai apel di Halaman Pendopo Kota Banjar, Senin (11/1/2021).

Lanjutnya menjelaskan, pengambilan kebijakan penerapan PPKM tersebut mengacu pada peraturan Mendagri nomor 1 tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat terbaru tentang pembatasan sosial.

Disamping itu juga melihat tren kasus Covid-19 di Banjar akhir-akhir ini jumlahnya terus meningkat.

Bahkan, sampai memunculkan adanya kluster hajatan hingga ada warga yang meninggal dunia karena terpapar virus Covid-19.

“Beberapa hari ini kasusnya terus meningkat. Maka sesuai arahan gubernur yang sebelumnya hanya menerapkan  7 labu/kota menjadi 20 kab/kota termasuk kota Banjar,” tegas Ade Uu Sukaesih.

Dengan kebijakan ini pula Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih mengimbau kepada warga untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pencegahan mulai tingkat RT sampai tingkat Desa.

“Tidak ada check point dari Pemkot. Kami harap chek poin pengawasan itu dilakukan oleh masing-masing RT dan Pemerintah Desa,” ujarnya.

Batas Operasional Usaha Saat PSBB di Kota Banjar

Sebelumnya, perihal pembatasan jam operasional usaha tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari, Koordinator Sekretariat Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar Edi Herdianto, mengatakan, pemberlakuan izin operasional tersebut terbagi dalam tiga sektor.

Ketiga sektor tersebut yaitu sektor pasar tradisional dan swasta. Kemudian, kegiatan usaha perdagangan dan jasa, terakhir tempat fasilitas usaha kepariwisataan dan hiburan.

Untuk pasar tradisional kata Edi, peraturan jam operasionalnya mulai pukul 08.00-18.00 Wib.

Selain itu, pada saat kebijakan ini masih berlangsung pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di dalam dan di luar area pasar, area parkir dan jalan trotoar.

“Ketentuan tersebut mengecualikan kegiatan aktivitas transaksi pasar subuh karena memang waktu operasionalnya jam 2.00 pagi,” ujar Edi.

Selanjutnya, untuk kegiatan usaha perdagangan dan jasa seperti pusat perbelanjaan dan pertokoan ijin operasionalnya mulai dari pukul 07:00 Wib sampai pukul 19:00 Wib.

Kemudian, untuk sektor hiburan dan tempat pariwisata seperti restoran, cafe dan tempat wisata, selain ijin operasionalnya dibatasi sampai jam 19:00 WiB.

Pihak pengelola juga wajib membatasi jumlah pengunjung serta wajib menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan.

“Jumlah pengunjung tidak boleh melebihi batas normal 25 persen dari kapasitas yang tersedia. Apalagi melanggar nanti akan dikenakan sanksi oleh tim Satgas,” jelas Edi.

Perihal sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar Edi menambahkan, untuk sanksi tersebut nanti dari Satpol PP yang akan melakukan penindakan.

“Untuk sanksi dan penindakannya itu dari Satpol bersama tim Satgas yang akan melaksanakan,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online)

Editor: Jujang