Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, menegaskan bahwa, Pemerintah Kota Banjar kembali memperpanjang kebijakan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional dari mulai tanggal 26 Januari sampai 8 Februari mendatang.
Perpanjangan masa PSBB ini seiring dengan berakhirnya PSBB tanggal 13 sampai 25 Januari 2021, dan atas pertimbangan kebijakan Gubernur Jawa Barat, yang saat ini mengeluarkan kebijakan PSBB untuk seluruh wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat.
Apalagi selama PSBB berlangsung, kasus positif di Kota Banjar jumlahnya terus meningkat. Bahkan, sudah menembus angka 550 kasus, dengan kasus meninggal dunia sebanyak 14 kasus.
Data tersebut terhitung sejak kasus pertama pada waktu awal masa pandemi.
“Kemarin hanya 17 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB Proporsional, tapi sekarang seluruh wilayah Jawa Barat. Termasuk untuk Kota Banjar kita perpanjangan lagi,” kata Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih, kepada awak, media usai Apel Kesiapan perpanjangan masa PSBB di halaman Pendopo Kota Banjar, Selasa (26/01/2021).
Dengan jumlah kasus yang terus meningkat tersebut, ia meminta kepada Tim Satgas Covid-19 dari mulai tingkat kota sampai tingkat pemerintahan desa untuk lebih gencar lagi menyampaikan edukasi kepada masyarakat, serta lebih tegas melakukan penindakan disiplin agar mereka mematuhi protokol kesehatan.
Wali Kota Banjar Minta Satgas Kecamatan dan Desa Buat Laporan
Selain itu, wali kota juga memerintahkan Tim Satgas Kecamatan dan Desa membuat laporan wajib, terkait sosialisasi kepada warga masyarakat. Selanjutnya, melaporkan kepada Tim Satgas Covid-19 Kota Banjar untuk dijadikan bahan evaluasi dan penilaian kinerja.
Sebab menurutnya, hanya dengan upaya penegasan melalui kesadaran disiplin protokol kesehatan kasus Covid-19 bisa dikendalikan, disampaing upaya tracking treatmen dan testing oleh tim petugas medis.
“Semua harus bergerak dan bekerja keras melakukan upaya pencegahan. Sekarang kita harus lebih tegas mengingatkan mereka yang tidak pakai masker, serta membuat kerumunan,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Ade Uu, Pemerintah Kota Banjar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Cibeureum, atas kerja kerasnya menjaga wilahnya dari penyebabaran virus Covid-19. Sehingga bisa bertahan menjadi wilayah zona hijau dengan wilayah paling sedikit jumlah penemuan kasusnya.
Ia berharap, wilayah zona hijau tersebut bisa menjadi percontohan dan motivasi bagi pemerintah desa, atau pemerintah kecamatan yang lain dalam mendisiplinkan masyarakatnya. Terutama mereka yang saat ini masuk kategori zona merah.
“Kami apresiasi upaya Pemerintah Desa Cibeureum yang sudah berhasil mempertahankan zona hijaunya itu. Nanti akan kami lihat capaian pemdes ataupun Camat yang lain dalam mempertahankan wilayahnya masing-masing, dengan kategori zonasi,” ujarnya.
Jam Operasional Usaha Diperlonggar
Di tempat terpisah, Sekretaris Posko Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, Edi Herdianto, mengatakan, peraturan sebagaimana mangacu SK terbaru dalam kebijakan PSBB Proporsional ini tidak begitu jauh berbeda dengan peraturan PSBB sebelumnya.
Hanya saja, untuk PSBB yang sekarang izin operasional jam usaha sedikit ada kelonggaran.
Sebelumnya, izin operasional usaha seperti sektor pertokoan dan pusat perbelanjaan dibatasi sampai jam 19:00 WIB, namun sekarang bisa sampai 20:00 WIB.
Adapun peraturan yang lain seperti izin pernikahan atau hajatan, kegiatan sosial dan kegiatan hiburan, tetap tidak diperbolehkan dan dilarang oleh Tim Satgas. Tim Satgas tidak akan memberikan izin untuk kegiatan tersebut.
“Peraturan dalam PSBB ini tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Hanya ada sedikit perubahan saja tentang pembatasan jam operasional untuk para pelaku usaha,” terang Edi. (Muhlisin/Koran HR)
