Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Lebih dari 4 ribu pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa Barat, kemungkinan gagal mendapatkan bantuan modal usaha program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020.
Jumlah yang gagal sebanyak itu dari total 27 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diajukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Banjar, dalam program PEN tahun 2020.
Hingga saat pihak DKUKMP masih menunggu keterangan pemberitahuan dari pemerintah pusat, terkait pelaku UMKM Kota Banjar sebanyak 4 ribuan yang belum acc untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.
Hal itu dikatakan Kepala DKUKMP Kota Banjar, Edi Herdianto, melalui Kabid. UMKM, Tatang Nugraha, kepada HR Online, Jumat (19/02/2021).
“Ada sekitar 4 ribu pelaku UMKM di Kota Banjar yang kemungkinan tidak bisa cair karena belum acc atau ada ketentuan lain. Kami masih menunggu surat edaran keterangan dari pusat,” kata Tatang Nugraha.
Ia juga menyebutkan, berdasarkan data laporan yang pihaknya terima dari pihak Bank BRI per 17 Februari ini, dari pengajuan sebanyak 27 ribu pelaku UMKM, ada 23.376 yang sudah acc. Jumlah ini telah terdata sebagai penerima bantuan BPUM PEN.
Baca Juga : Penerima BLT UMKM di Ciamis Kecewa, Bantuan Dicairkan Orang Lain
Dari jumlah 23.376 penerima bantuan yang sudah terdata, sebanyak 89 persen telah melakukan proses pencairan. Sedangkan, sisanya 11 persen masih dalam proses antrian, dan tinggal menunggu proses pencairannya.
“Tinggal 11 persen lagi yang sekarang masih menunggu proses pencairan. Kalau untuk yang 4 ribu, itu kemungkinan memang tidak cair,” jelas Tatang.
DKUKMP Kota Banjar Siapkan JPE
Lebih lanjut Tatang mengatakan, untuk membantu pemulihan ekonomi para pelaku usaha kecil menengah (UKM), saat ini pihaknya tengah menyiapkan program bantuan JPE. Sebelumnya pada tahun 2020, pemerintah juga pernah menggulrkan program Jaring Pengaman Ekonomi (JPE).
Namun, untuk pelaksanaannya, pihak DKUKMP Kota Banjar terlebih dahulu harus menunggu koordinasi dengan pemerintah kota. Hal itu supaya ada penambahan anggaran untuk program tersebut.
Menurut Tatang, perlunya penambahan anggaran karena anggaran tersedia yang akan dialokasikan sementara ini baru sekitar Rp 1 miliar. Belum mengcover data pelaku usaha yang mendapat bantuan PEN pada tahun lalu, yaitu sebanyak 3.872 pelaku UKM.
“Kalau penerimanya kami kurangi, tentu kami khawatir nanti malah bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk itu, kami masih menunggu rekomendasi penambahan anggaran itu,” pungkas Tatang. (Muhlisin/R3/HR-Online)
Editor : Eva Latifah
