Audit Bumdes di Kota Banjar Masih Dalam Progres

Audit BUMDES
Ilustrasi audit bumdes. Foto: Net/ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Tim audit Bumdes dari Inspektorat Kota Banjar, Jawa Barat, saat ini masih terus melakukan pemeriksaan untuk menyelesaikan proses audit 16 Badan Usaha Milik Desa yang ada di Banjar.

Menurut Kepala Inspektorat Kota Banjar, Agus Muslih, proses audit tersebut membutuhkan waktu sekitar satu bulan karena bukan hanya yang kondisinya tidak produktif saja, namun semua BUMDes.

Selain itu, ketika pemeriksaan di lapangan juga membutuhkan waktu untuk proses pengumpulan data-data dan keterangan yang lengkap, karena ada data yang mungkin terpisah dan sudah lama tersimpan.

“Untuk audit Bumdes sampai sekarang masih proses berjalan dan tim di lapangan juga masih bekerja untuk menyelesaikan,” ujar Agus Muslih kepada HR Online, Minggu (14/2/21).

Nanti setelah proses pemeriksaan data selesai, lanjutnya, dari hasil itu kemudian baru lanjut lagi dengan kajian dan analisis laporan oleh tim Inspektorat.

Kajian tersebut agar nantinya hasil evaluasi dan rekomendasi yang keluar betul-betul tepat.

Sehingga, ke depannya bisa menjadi dasar acuan dalam pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

“Setelah audit Bumdes kami juga akan menganalisis hasil pemeriksaan secara komprehensif agar evaluasi dan rekomendasi yang kami berikan betul-betul tepat,” ujar Agus Muslih.

baca juga: DPMD Kota Banjar Akan Revitalisasi Bumdes Tak Produktif

DPRD Dukung Audit BUMDes

Terpisah, Anggota DPRD Kota Banjar, Ajat Sudrajat, mendukung penuh proses audit Inspektorat agar ke depan tata kelola BUMDes bisa berjalan efektif dan berkembang.

Selain itu, ia juga memberikan apresiasi langkah DPMD yang langsung bergerak melakukan revitalisasi.

Karena menurutnya BUMDes seharusnya pengelolaannya maksimal lantaran memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, sambung Ajat, BUMDes yang ada di Kota Banjar juga sudah berjalan lama. Bahkan sebelum lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Sehingga, hal ini menjadi PR besar supaya keberlangsungan pengelolaan BUMDes ini berjalan maksimal.

“Apapun hasil rekomendasi dan audit itu nantinya harus menjadi evaluasi bersama baik oleh pihak DPMD, Pemerintah Desa, pengelola BUMDes maupun pihak-pihak terkait dalam upaya perbaikan pengelolaan,” ujar Ajat Sudrajat. (Muhlisin/R6/HR-Online)

Editor: Muhafid