LKPJ BUMDes 2020, Warga Kujangsari Kota Banjar Tuntut Transparansi

Pemdes Kujangsari, Kota Banjar, saat menerima audiensi warga terkait LKPJ BUMDes tahun 2020. Foto: Muhlisin/HR.
Pemdes Kujangsari, Kota Banjar, saat menerima audiensi warga terkait LKPJ BUMDes tahun 2020. Foto: Muhlisin/HR.

Berita Banjar (harapanrakyat),- Merasa kecewa atas LKPJ BUMDes tahun 2020 yang dinilai kurang transparan dan tidak sesuai keinginan, masyarakat Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, mendatangi kantor pemerintah desa setempat, Senin (01/02/2021).

Kedatangan mereka ke Kantor Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar itu untuk meminta penjelasan lebih lanjut, serta perbaikan tata kelola manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kujangsari.

Salah seorang Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kujangsari, Muflihun, mengatakan, kekecewaan tersebut bermula saat BUMDes Kujangsari melaksanakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2020, di Kantor Desa Kujangsari pada tanggal 20 Januari lalu.

LKPJ BUMDes Kujangsari Kota Banjar Janggal

Pada forum tersebut, setelah penyampaian LKPJ, warga dan perwakilan masyarakat yang hadir tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan saran masukan. Serta mengoreksi LKPJ yang BUMDes sampaikan.

Padahal, dari LKPJ yang BUMDes sampaikan itu banyak terdapat aspek kejanggalan dalam pengelolaan keuangan, dan tata kelola manajerialnya.

“Kami warga masyarakat hanya meminta ada transparansi dan perbaikan pengelolaan BUMDes,” kata Muflihun, Senin (01/02/2021).

Ia menyebutkan, ada beberapa aspek yang warga nilai janggal. Salah satunya menurunnya kas pendapatan BUMDes dibandingkan pendapatan pada saat pengelolaan tahun sebelumnya.

Dari LKPJ BUMDes tahun 2020, pihak pengelola hanya mencatatkan keuntungan bersih sebesar Rp 12 juta selama satu tahun. Sedangkan, pada tahun sebelumnya bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 20 juta.

Menurut Muflihun, pendapatan tersebut tidak berbanding lurus dengan penyertaan modal yang dikeluarkan untuk mengelola BUMDes tersebut, karena modalnya cukup besar.

Baca Juga : Tuntut Transparansi BUMDes, Puluhan Warga Cigayam Ciamis Datangi Kantor Desa

“Ini yang ingin kami evaluasi. Namun, saat forum LKPJ malah warga tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat. Makannya kami dan warga kecewa atas LKPJ BUMDes,” terang Muflihun.

Warga lainnya, Edin Diana, berharap melalui forum audiensi tersebut apa yang menjadi tuntutan warga masyarakat bisa tersampaikan, dan mendapatkan kejelasan.

“Kami hanya ingin transparan dan perbaikan tata kelola agar BUMDes bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi warga,” tandas Edin.

Pemdes Terima Aspirasi Warga

Sementara itu, menanggapi adanya tuntutan masyarakat tersebut, Kepala Desa Kujangsari, Ahmad Mujahid, menyambut baik keinginan warganya seperti itu.

Menurutnya, pihak pemerintah desa selama ini selalu terbuka menerima saran dan masukan dari semua pihak. Apalagi jika saran masukan tersebut bersifat konstruktif, dan bertujuan untuk memperbaiki.

Adapun terkait menurunnya hasil pendapatan BUMDes pada tahun 2020, lanjut Mujahid, pihaknya mengakui memang ada penurunan laba pendapatan. Perlu adanya perbaikan tata kelola manajemen.

Menurunnya pendapatan tersebut, menurut Mujahid, karena sektor usaha yang BUMDes jalankan terimbas lesunya kondisi ekonomi saat ini sebagai dampak wabah pandemi Covid-19.

Mujahid menambahkan, untuk mendukung perbaikan tata kelola manajemen BUMDes sebagaimana keinginan warga masyarakat tersebut, pihaknya akan menampung aspirasi yang masyarakat sampaikan. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Intinya, kami menampung aspirasi yang ada, dan mengajak semua pihak untuk melakukan perbaikan agar BUMDes kedepan bisa lebih maju lagi,” tandas Mujahid. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Editor : Eva Latifah