PKL Banjar Waterpark yang Langgar Prokes Akan Ditertibkan

PKL Banjar Waterpark
Rakor PKL Banjar Waterpark bersama Forkopimda. Foto: Muhlisin/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kota Banjar, Jawa Barat, akan mengambil tindakan tegas kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar protokol kesehatan di kawasan Banjar Waterpark (BWP) dan kawasan stadion lama Banjar Patroman.

Upaya penindakan tersebut diambil setelah adanya laporan dari warga masyarakat. Wargamengeluhkan banyaknya kerumunan pada Minggu pagi di kawasan area jogging dan jajanan kuliner tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas KUKMP Kota Banjar Edi Herdianto usai rapat bersama tim Satgas serta perwakilan paguyuban pedagang kaki lima PKL Banjar Waterpark. Rapat berlangsung di ruang Guest House Pendopo Kota Banjar, Rabu (24/2/2021).

“Kami akan turun untuk penataan dan penertiban PKL di area BWP yang tidak melaksanakan prokes dan tidak mengikuti arahan yang sudah kami sampaikan,” kata Edi Herdianto kepada awak media usai rapat koordinasi.

Selain protokol kesehatan, kata Edi, Dinas KUKMP juga akan melakukan penataan lokasi lapak tempat berjualan para PKL karena banyak PKL yang tidak menyesuaikan dengan lokasi berjualan yang sudah ditetapkan sebagai zonasi.

Termasuk juga penataan tempat area parkir bagi pengunjung dan pedagang, penataan lokasi senam, serta penempatan petugas untuk memantau lokasi saat berjualan agar lebih tertib.

Pihaknya pun menegaskan tidak akan segan-segan mengambil sanksi dan tindakan tegas. Terutama bagi para PKL yang tidak mematuhi arahan yang sudah disampaikan oleh pihak kelurahan dan Dinas KUKMP.

“Nanti semua area zonasi kami tata lagi sesuai arahan yang sudah kami sampaikan. Bagi yang melanggar akan kami berikan sanksi tegas” ujar Edi. 

100 PKL Mangkal di Area Banjar Waterpark

Lebih lanjut Edi menyebutkan, sampai saat ini dari data yang disampaikan oleh pihak paguyuban jumlah PKL yang biasa berjualan pada hari Minggu di area BWP dan stadion lama sekitar 100 PKL. Rinciannya, 90 PKL berasal dari Banjar sedangkan sisanya pedagang dari luar Banjar.

Dari 90 PKL warga Banjar tersebut sebanyak 35 PKL sudah mendapatkan bantuan tenda untuk berjualan. Sementara sisanya belum mendapatkan karena kuota tenda bantuan yang tersedia hanya 50 unit.

Selain itu, sambung Edi, para PKL yang biasa mangkal di area BWP tersebut juga banyak yang belum terdata sebagai pelaku usaha di Dinas KUKMP. Karena tidak terdata, PKL Banjar Waterpark belum bisa mendapatkan bantuan tenda.

“Masih tersisa 15 tenda lagi yang kami sediakan. Nanti akan kami berikan kepada PKL yang sudah terdata dan kami prioritaskan untuk mereka yang warga Banjar,” terang Edi.

Ia menambahkan terkait retribusi untuk para PKL tersebut pihaknya belum merencanakan hal itu. Menurutnya yang terpenting saat ini fokus pada penataan dan pengelolaan para pedagang kaki lima agar lebih ramai dan tertib.

“Sekarang yang penting mereka tertib, usahanya berjalan dan mengikuti arahan yang ada. Untuk retribusi nanti kami atur-atur lagi,” ujar Edi.

Sementara itu, Sekretaris Paguyuban PKL Banjar Waterpark yang ikut rapat koordinasi tersebut, Santi Trisnawati, mengatakan, pihaknya menerima kebijakan tersebut. Santi juga berjanji akan melakukan koordinasi dengan rekan-rekan seprofesinya untuk menindaklanjuti hasil rakor.

“Kami akan lakukan diskusi dengan para PKL yang lain. Yang jelas kami juga akan mengikuti arahan dan prosedur yang sudah disampaikan itu,” singkatnya. (Muhlisin/R7/HR-Online)

Editor: Ndu