PPKM Skala Mikro Jabar Tekan Kasus Aktif Covid-19 dan BOR Isolasi

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, saat mengikuti rakor mengenai pembahasan perkembangan PPKM skala Mikro, melalui konferensi video, Kamis (18/02/2021), dari Gedung Pakuan Kota Bandung. Foto: Humas Jabar.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, saat mengikuti rakor mengenai pembahasan perkembangan PPKM skala Mikro, melalui konferensi video, Kamis (18/02/2021), dari Gedung Pakuan Kota Bandung. Foto: Humas Jabar.

Berita Jabar (harapanrakyat.com),- PPKM skala mikro Jabar (Jawa Barat) mampu menekan angka kasus aktif Covid-19, dan tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) atau tempat tidur isolasi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jabar (Jawa Barat), Ridwan Kamil, kepada Menko Perekonomian RI, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto.

Ridwan Kamil menyampaikan laporannya itu saat mengikuti rakor mengenai pembahasan perkembangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala Mikro, melalui konferensi video, Kamis (18/02/2021), dari Gedung Pakuan Kota Bandung.

Dalam laporannya, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan bahwa PPKM skala Mikro Jabar mulai tanggal 9 Februari 2021 berjalan dengan baik.

Terdapat sejumlah indeks yang menurun. Seperti halnya kasus aktif pada 7 Februari 2021 angkanya mencapai 18,73 persen, menjadi 14,47 persen per tanggal 14 Februari 2021.

Kemudian, tingkat keterisian tempat tidur isolasi atau BOR juga menurun. Dari angka 63,38 persen pada tanggal 7 Februari 2021, menjadi 58,84 persen per 14 Februari 2021.

Sementara itu, per tanggal 11 Februari 2021, terdapat 7 persen atau 340 desa/kelurahan di Jabar yang berstatus Zona Merah atau memiliki Risiko Tinggi.

Evaluasi PPKM Mikro di Jabar Sesuai Arahan

Baca Juga : Sejak PPKM Kepatuhan Pakai Masker dan Jaga Jarak di Jabar Meningkat

Kang Emil menjelaskan, pihaknya merujuk data harian dari Labkesda Jabar untuk menentukan level zona risiko dalam level desa/kelurahan hingga RT/RW.

“Kami sudah mengikuti sesuai arahan dan petunjuk PPKM Mikro. Khusus untuk penentuan zona risiko desa/kelurahan dan RT/RW, kami menggunakan data harian dari laboratorium kami,” terangnya.

Kang Emil menambahkan, sejumlah wilayah Jabar yang menerapkan PPKM Mikro rutin melakukan penyemprotan desinfektan. Sekaligus melakukan penutupan-penutupan gerbang masuk Zona Merah.

Pihaknya juga sepakat untuk memperpanjang PPKM skala Mikro di Jabar yang akan berakhir 22 Februari mendatang. Terutama terhadap desa/kelurahan maupun RT/RW yang statusnya Zona Merah.

“Kami juga evaluasi lebih jauh terkait ekonomi dan vaksinasi untuk Jabar ini sesuai arahan,” kata Ridwan Kamil.

PPKM Skala Mikro Kemungkinan Berlanjut

Sementara itu, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua KPC-PEN, mengatakan, PPMK Mikro yang akan berakhir 22 Februari 2021. Kemungkinan besar akan kembali berlanjut.

“PPKM Mikro ini tentunya yang diusulkan adalah perpanjangan dengan penugasan masing-masing kementerian. Termasuk implementasi yang pemprov lakukan,” kata Airlangga.

Untuk lebih memperkuat pelaksanaan PPKM Mikro dari sisi regulasi, Menko mendorong pemerintah daerah supaya mengeluarkan Perda masing-masing.

“Kemarin arahan dari Mendagri bahwa tingkat kabupaten/kota yang sudah menyiapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), untuk didorong menjadi Perda. Kemarin baru termonitor ada 49 dari 123 daerah yang sudah membuat Perkada. Tentunya kita akan melakukan monitoring dan melaporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya. (Eva/R3/HR-Online)

Editor : Eva Latifah