Berita Pangandaran (harapanrakyat.com),- Rapat Paripurna LKPJ Bupati Pangandaran, Jawa Barat, diwarnai dengan aksi walkout yang dilakukan dua Fraksi DPRD, Senin (08/02/2021).
Aksi walk out itu sebagai bentuk penolakan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, ada empat fraksi DPRD yang menerima LKPJ tersebut, dan setuju untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Keempat fraksi tersebut yakni PDIP, Fraksi Kerja Gerindra PKS, PAN, dan Persatuan PPP dan Perindo. Sedangkan, yang melakukan walk out dua fraksi, yakni dari Fraksi Golkar dan PKB.
“Aksi walk out adalah sikap politik, dan itu sah-sah saja dalam menyampaikan sikap politik. Dalam penolakan ini ada beberapa poin yang Fraksi PKB sampaikan, substansinya ada dua poin. Begitu pula dari Fraksi Golkar,” katanya.
Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD Pangandaran Terkait LKPJ Akhir TA 2019 Dilaksanakan Secara Virtual
Asep Noordin, menjelaskan, salah satu poin yang Fraksi PKB sampaikan mengenai program Pangandaran Mengaji, kemudian kegiatan fisik pembangunan. Sementara, dari Fraksi Partai Golkar terkait belum terealisasikannya pembangunan Jalan Panyutran-Kedungwuluh.
Ia juga mengatakan, pertanyaan tersebut harus dijawab oleh Bupati Pangandaran dalam rapat selanjutnya, atas pandangan dari fraksi-fraksi.
“Menurut saya, sebaiknya dengarkan dulu apa jawaban dari bupati. Kalau ada ketidakpuasan, mungkin untuk walkout sebagai sikap politik fraksi tersebut tidak bisa dilarang. Jadi ini bukan soal kompak atau tidak kompak. Ini dinamis dan demokratis,” ujar Asep Noordin.
Rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati itu dihadiri Plh. Bupati Pangandaran, Kusdiana. Namun, ia enggan berkomentar ketika awak media meminta tanggapan terkait adanya penolakan tersebut. (Ntang/R3/HR-Online) Editor : Eva Latifah
.){kind=link}