Sosialisasi Rutilahu di Banjar, Pelaksana Diingatkan Modus Tindak Pidana Korupsi

Sosialisasi Rutilahu di Banjar, Pelaksana Diingatkan Modus Tindak Pidana Korupsi
Sosialisasi bantuan sosial program Rutilahu Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Wana Wisata Situ Mustika Kota Banjar. Foto: Muhlisin/HR

Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Pihak pelaksana dan pengelola program rumah tidak layak huni atau rutilahu diminta memperhatikan regulasi yang ada serta berhati-hati agar tidak sampai terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan pengerjaan proyek rutilahu.

Program tersebut harus tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi penerima bantuan serta tidak merugikan salah satu pihak-pihak terkait, terlebih lagi anggaran bantuan sosial tersebut bersumber dari dana pemerintah.

Hal itu diungkapkan Ipda Riskawati, dari unit Tipikor Sat Res Krim Polres Banjar, saat memaparkan regulasi dalam acara sosialisasi pelaksanaan program bantuan sosial Rutilahu Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Wana Wisata Situ Mustika, Kota Banjar, Rabu (10/2/2021).

“Program pemerintah ini harus tepat sasaran. Jangan sampai merugikan pemerintah dan penerima sehingga masyarakat bisa menikmati program itu,” kata Ipda Riskawati saat acara.

Lanjut Ipda Riskawati menjelaskan, sejumlah modus yang terjadi di lapangan dalam pembangunan proyek Rutilahu dan kasus korupsi di antaranya penggelembungan harga barang atau mark up, pengurangan jumlah volume barang, spesifikasi tidak sesuai RAB dan penerimanya fiktif.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksana proyek agar lebih teliti, melakukan pendataan dengan valid serta membuat perencanaan dengan matang termasuk memperhatikan aspek regulasi atau peraturan yang berlaku.

Dengan begitu kesalahan-kesalahan seperti sejumlah contoh modus kasus yang pernah terjadi dan pernah pihaknya tangani sedini mungkin bisa terhindar dan kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Jangan ada lagi kasus-kasus selanjutnya. Semoga program rutilahu ini berjalan dengan baik dan bisa membantu masyarakat kita,” tandasnya.

Baca Juga: Kota Banjar Dapat 610 Unit Bantuan Rutilahu dari Provinsi Jawa Barat

Pelaksana Program Rutilahu Diingatkan Soal SPJ Fiktif

Sementara itu, Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banjar, Rijal Ramdhani dalam kesempatan tersebut menjelaskan titik rawan yang biasa terjadi dalam penyelewengan anggaran kasus korupsi pengerjaan proyek rutilahu seperti pembuatan SPJ fiktif.

Pembuatan SPJ fiktif tersebut dengan cara memanipulasi data kwitansi belanja barang sehingga laporan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan real di lapangan.

Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar pelaksanaan program tersebut tidak dimonopoli oleh salah satu pihak serta mengedepankan prinsip transparansi dan asas manfaat.

“Harus ada transparansi sejak awal. Semua pihak juga harus berniat baik untuk membantu masyarakat dan bersepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, belum lama ini pihak Kejaksaan Negeri Banjar juga telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi pengerjaan proyek Rutilahu program BSPS tahun anggaran 2016 di Desa Sukamukti dan Rutilahu provinsi.

Bahkan, satu kasus di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sedangkan satu kasus lagi sudah masuk dalam tahap persidangan.

“Belum lama ini kami juga menangani perkara korupsi program bantuan rutilahu. Jangan sampai terjadi lagi dan harus hati-hati apalagi jumlah nominalnya cukup besar,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini di antaranya untuk komunikasi dengan para pengelola dan pelaksana program rutilahu di Kota Banjar.

Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh para aparat hukum dalam sosialisasi rutilahu ini juga untuk mengingatkan agar dalam pelaksanaannya nanti bisa terkawal dengan baik.

“Supaya nantinya tidak sampai terjadi kasus-kasus yang menimbulkan kerugian di masyarakat,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online)

Editor: Jujang