Transparansi Tata Kelola BUMDes di Kota Banjar Perlu Dibina dan Diawasi

Transparansi pengelolaan BUMDes di Kota Banjar perlu dibina dan diawasi. Foto: Ilustrasi/Net.
Transparansi pengelolaan BUMDes di Kota Banjar perlu dibina dan diawasi. Foto: Ilustrasi/Net.

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Transparansi tata kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Kota Banjar, Jawa Barat, perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari dinas terkait.

Hal itu dikatakan dosen sekaligus pengamat pemerintahan dari STISIP Bina Putera Banjar, Sidik Firmadi, terkait adanya masyarakat Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, yang menuntut transparansi dan perbaikan tata kelola manajemen BUMDes yang ada di desa setempat.

Menurut Sidik, Pemerintah Kota Banjar melalui instansi terkaitnya harus melaksanakan pembinaan dan pendampingan. Juga pengawasan secara serius terhadap seluruh BUMDes yang ada.

Karena, tidak menutup kemungkinan permasalahan transparansi dan problem dalam tata kelola  BUMDes yang terjadi saat ini, tidak hanya terjadi pada BUMDes Kujangsari sari saja. Tetapi terjadi juga pada BUMDes yang lainnya.

“Sangat menyayangkan jika masih ada BUMDes yang terkesan tertutup dalam era keterbukaan informasi publik yang berkembang saat ini,” kata Sidik, kepada HR Online, Selasa (02/02/2021).

Baca Juga : LKPJ BUMDes 2020, Warga Kujangsari Kota Banjar Tuntut Transparansi

Anggaran BUMDes Bersumber dari Rakyat

Seharusnya, lanjut Sidik, hal tersebut justru harus dihindari. Karena, bagaimanapun anggaran yang dikelola oleh BUMDes adalah anggaran yang bersumber dari rakyat.

“Apabila ada warga masyarakat yang mempermasalahkan transparansi dalam tata kelola BUMDes, menurut saya itu menjadi bukti bahwa pengelolaan BUMDes selama ini masih terkesan tertutup,” ujarnya.

Seharusnya, ada keterbukaan dari pihak pengelola, lantaran dengan pengelolaan BUMDes yang transparan justru dapat menimbulkan pandangan positif. Juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BUMDes dan pemerintah desa secara umum.

Sidik menegaskan, yang perlu diingat, BUMDes bisa berdiri atas dasar amanat Undang Undang Desa. Tujuannya untuk mengelola dan menggerakkan perekonomian warga masyarakat desa, yang muaranya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sudah seharusnya pengurus dan pemerintah desa mengelola BUMDes dengan akuntabel dan transparan, agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” tandas Sidik.

Baca Juga : BUMDes Kujang Kota Banjar Miliki Mesin Produksi Air Mineral

Mahasiswa Kota Banjar Soroti LKPJ BUMDes Kujangsari

Tuntutan masyarakat Desa Kujangsari terhadap transparansi pengelolaan BUMDes yang tertuang dalam LKPJ tahun 2020, mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa.

Ketua Forum Mahasiswa Kota Banjar, Awal Muzaki, mengatakan, transparansi dan perbaikan tata kelola manajemen BUMDes harus berjalan maksimal.

Untuk itu, pemerintah kota melalui instansi terkait juga perlu membuat terobosan yang inovatif guna menunjang perbaikan kinerja pengelola BUMDes.

Menurut Awal, terobosan dan inovasi itu misalnya ada pemberian reward untuk BUMDes yang memang berprestasi. Kemudian, punishment bagi yang kinerjanya rendah.

“Atau bisa juga membuat terobosan berupa pedoman rumusan pengelolaan dan peningkatan skill SDM. Karena bisa saja mereka terkendala itu,” katanya.

Dengan begitu, maka pihak pengelola BUMDes maupun pemerintah desa menjadi termotivasi untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Selain itu, indikator kemajuan pengelolaan BUMDes juga menjadi terarah lantaran berbasis capaian kinerja.

“Selain pembinaan SDM dan pengawasan, perlu ada terobosan baru serta penilaian berbasis kinerja. Sehingga, capaian-capaian yang telah pengelola BUMDes kerjakan menjadi terukur,” ujar Awal. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Editor : Eva Latifah