Kamis, Desember 2, 2021
BerandaBerita Tasikmalaya5 Calon Siap Bertarung di Pilkades Jayaratu Tasikmalaya

5 Calon Siap Bertarung di Pilkades Jayaratu Tasikmalaya

Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Sebanyak lima calon kepala desa siap bertarung di Pilkades Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Adapun perhelatan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak sendiri, akan berlangsung pada 8 April 2021 mendatang.

Sementara untuk penetapan calon kepala desa dan pengundian nomor urut calon, berlangsung pada Sabtu (27/3/2021), di GOR serbaguna Desa Jayaratu.

Selain itu di hari yang sama, panitia Pilkades Jayaratu beserta BPD juga menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua BPD Desa Jayaratu, Lutfi Ubedilah mengatakan, semua tahapan dalam pemilihan kepala desa berjalan sesuai rencana.

“Tahapan hari ini tidak ada hambatan, mulai dari pengundian nomor urut, penetapan calon kades, sampai penetapan DPT. Semoga berjalan sukses sampai selesai tanpa ekses,” katanya kepada HR Online, Sabtu (27/3/2021).

Lebih lanjut Lutfi menambahkan, pilkades adalah pemilihan yang kongkrit. Karena calon kepala desa yang saat ini siap bertarung adalah muncul dari ketokohan di desanya, dan tentunya berdasarkan silsilah.

“5 orang yang siap bertarung ini adalah tokoh terbaik Desa Jayaratu,” ucapnya.

Sementara untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), tercatat ada 3207 hak pilih. Jumlah DPT tersebut disetujui dan ditandatangani oleh 5 calon, bersama panitia pemilihan Kepala Desa Jayaratu.

Selain itu, dalam acara rapat pleno tersebut juga disepakati nota kesepakatan yang dibacakan oleh calon Kepala Desa Jayaratu.

“5 calon kades yang siap bertarung itu, menyatakan pernyataan menjalankan pesta rakyat dengan menjunjung tinggi nilai netralitas. Tentu dengan harapan dapat berjalan lancar, sukses dan damai,” terangnya.

Pihaknya pun berharap, dalam pesta Pilkades serentak kali ini, dapat mendidik masyarakat Desa Jayaratu dengan demokrasi yang baik.

“Dan mengingatkan juga, pilihlah secara rasional bukan transaksional. Karena jika transaksional bakal membahayakan tatanan demokrasi masyarakat,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online)

Editor : Adi Karyanto

- Advertisment -