Masyarakat Dilarang Mudik Lebaran, Pengusaha Bus di Ciamis Menjerit

Mudik Lebaran
Manager Operasional Gapuraning Rahayu, Ekky Bratakusumah. Foto: Ferry/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudik saat lebaran nanti. Hal tersebut berdampak pada pengusaha angkutan umum.

Misalnya, perusahaan angkutan umum Gapuraning Rahayu (GR) yang berada di Kabupaten Ciamis. Pengusaha bus swasta tersebut menjerit setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tidak mudik saat hari raya Idul Fitri nanti.

“Dengan adanya larangan mudik lebaran nanti oleh pemerintah, tentu membuat kami bingung dan tentunya tidak ada penghasilan. Seharusnya kami panen tapi gak jadi karena tidak boleh mudik,” ujar Manager Operasional Gapuraning Rahayu, Ekky Bratakusumah, Rabu (31/3/2021) kepada HR Online.

Menurutnya, dalam hal ini pihaknya memaklumi pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik karena sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Namun, kata dia, pemerintah juga seharusnya memberikan solusi bagi perusahaan angkutan umum supaya tetap menghasilkan pemasukan untuk membayar karyawan.

“Sebelumnya perusahaan itu telah mengeluarkan biaya untuk perbaikan angkutan dan juga pembinaan bagi karyawan supaya dapat penumpang bagus nantinya, tapi ini malah nggak bisa mudik, terus kami gimana,” tuturnya.

Solusi Jika Mudik Lebaran Dilarang

Ekky berharap adanya solusi dari pemerintah bagi perusahaan angkutan umum swasta. Solusi yang dibutuhkan berupa adanya keringan kredit dan bunga ringan bagi transportasi dari Bank plat merah untuk perusahaan.

“Karena bank plat merah saat ini tidak berani memberikan keringanan kredit bagi perusahaan angkutan,” harapnya.

Ekky menuturkan, pemerintah juga sebenarnya tidak melarang penuh untuk masyarakat mudik, dan masih ada kelonggaran. Namun, jika pemerintah mengizinkan masyarakat mudik tapi harus membawa hasil tes Swab PCR atau Rapid Antigen itu nantinya memberatkan masyarakat.

Alhasil, lanjut dia, nantinya masyarakat jika ingin mudik tidak mau masuk terminal dan malah naik angkutan travel bodong yang biasa ngetem di luar terminal. Itu malah lebih berbahaya nantinya, karena travel bodong sangat menyalahi aturan.

“Tahun lalu juga kami telah mengeluarkan biaya untuk membuat surat wajib tes swab. Itu biayanya tidak murah, kemudian karena aturan tersebut banyak penumpang yang gak mau jadi lebih baik naik travel saja,” terangnya.

Ekky menambahkan, pemerintah dalam hal ini harus benar-benar memberikan solusi bagi perusahaan. Karena, kasihan karyawan harus menghidupi keluarganya, apalagi momentum lebaran.

“Saya bingung jadinya, di sisi lain kami ini diwajibkan untuk jalan karena angkutan umum tapi disisi lain dilarang. Jadi malah kasihan kepada karyawan, harusnya dapat rezeki saat momen lebaran ini tidak dapat apa-apa,” pungkasnya. (Ferry/R7/HR-Online)

Editor: Ndu