Alasan Pedagang Kaki Lima Pancasila Kota Tasikmalaya Tolak Relokasi

Alasan Pedagang Kaki Lima Pancasila Kota Tasikmalaya Tolak Relokasi
Spanduk penolakan relokasi yang dipasangkan Persatuan Pedagang Kaki Lima Pancasila Kota Tasikmalaya. Foto : Apip/HR

Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Persatuan Pedagang Kaki Lima Pancasila (PPKP) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan keras menolak relokasi.

Bahkan, PPKP membentangkan spanduk penolakan dengan bertuliskan ‘Menolak Dengan Tegas Pembangunan Kios-Kios Untuk Relokasi Di Dalam Terminal Pancasila yang Mengacu Kepada Skema Akhir’.

Baca Juga : Ketua HPPC Harus Punya Inovasi Memajukan Pedagang Pasar Ciamis

Adapun spanduk tersebut terpampang di tempat pengeteman atau pemberhentian angkutan kota. 

“Pokoknya kami menolak dengan keras relokasi pasar. Sebab, akan mengganggu aktivitas berjualan kami,” tegas Aah, salah satu pedagang di Pasar Pancasila, Jumat (19/3/2021).

Ini Alasan Pedagang Kaki Lima Pancasila Kota Tasikmalaya Tolak Relokasi

Sementara itu, Ketua PPKP, Aay Suhara menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menampung aspirasi dari para pedagang yang menolak pembangunan kios sementara di dalam terminal.

“Banyak pertanyaan dari para pedagang kaki lima, bagaimana nasibnya kalau kios darurat dipaksakan dibangun. Karena akan mengganggu dalam berdagang,” jelasnya.

Menurut Aay, pada dasarnya para pedagang kaki lima Pasar Pancasila sangat setuju dengan adanya relokasi pasar.

Baca Juga : Dampak Revitalisasi Terminal Tipe A Banjar, Sopir Angkot Minta Siapkan Relokasi

Akan tetapi, yang menjadi permasalah adalah ada skema yang berubah dari kesepakatan awal, sesuai dengan Amdal Lalin yang pernah pengkajian bersama.

“Dari skema awal, kami sangat mendukung. Bahkan kami membantu dalam sosialisasi kepada para pemilik ruko dan warga sekitar. Tapi seiring berjalan waktu, ada skema yang berubah tanpa mereka mengajak kami untuk musyawarah terlebih dulu,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUMKMPP) Kota Tasikmalaya harus bertanggung jawab. Sebab, jika skema tersebut sudah final, maka bisa merugikan para pedagang kaki lima.

“DKUMKMPP harus tanggung jawab dunia dan akhirat,” ujarnya.

Permasalahan lainnya, lanjutnya, apabila skema tersebut diterapkan untuk pembangunan kios darurat, nantinya akan terjadi konflik yang berkepanjangan.

Pasalnya, hal tersebut berurusan dengan pedagang kaki lima yang sudah bertahun tahun berdagang di lokasi tersebut.

Selain itu, PPKP juga sangat menyayangkan tidak pernah ada undangan dari siapapun untuk diajak musyawarah dalam pembangunan kios sementara tersebut.

“Adanya undangan kepada para pedagang kaki lima pun, setelah adanya aksi penolakan relokasi. Maka dari itu, kami bersikukuh akan bertahan di terminal,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online)

Editor : Adi Karyanto