Potensi Pelayanan Tera Ulang di Pangandaran Tinggi Tapi Terhambat SDM

Potensi pelayanan tera ulang di Kabupaten Pangandaran cukup tinggi. Tampak Kasi. Kemetrologian Kabupaten Pangandaran, Ari Ridwan sedang mendampingi pengawas Direktorat Metrologi Bandung. Foto: Madlani/HR.
Potensi pelayanan tera ulang di Kabupaten Pangandaran cukup tinggi. Tampak Kasi. Kemetrologian Kabupaten Pangandaran, Ari Ridwan sedang mendampingi pengawas Direktorat Metrologi Bandung. Foto: Madlani/HR.

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Potensi pelayanan tera ulang di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tinggi. Meski pelaksanaannya baru mulai tahun 2020, namun dari 3.933 unit alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), sudah terealisasi 2.627 unit dengan SDM penera hanya satu orang.

Kepala Seksi Kemetrologian, Ari Ridwan Mas mengatakan, pihaknya telah melakukan tera ulang dari berbagai jenis timbangan kepada para pelaku usaha. Walaupun masih terkendala SDM.

“Data potensi UTTP tahun 2019-2020 sebanyak 3.933 unit, baru terealisasi tera ulang tahun 2020 sebanyak 2.627 unit. Jumlah sebanyak itu dengan SDM-nya saya sendiri dibantu oleh staf,” kata Ari Ridwan, kepada HR Online, Kamis (04/03/2021).

Ia juga menyebutkan, data potensi pelayanan tera dan tera ulang Kabupaten Pangandaran ada pada setiap kecamatan. Seperti Kecamatan Mangunjaya terdapat 133 unit UTTP, Padaherang 244 unit, Kalipucang 175 unit, Pangandaran 230 unit.

Kemudian, Kecamatan Sidamulih sebanyak 208 unit, Parigi 60 unit, Cijulang 552 unit, Cimerak 970 unit. Sementara, alat UTTP di Pasar Kalipucang ada 239 unit, Pasar Pananjung 455 unit, dan Pasar Parigi 124 unit. Jumlah totalnya mencapai 3.933 unit.

Baca Juga : Pelayanan Tera Ulang di Pangandaran Perlu Ditingkatkan

Realisasi Tera Ulang di Pangandaran

Ari Ridwan mengatakan, realisasi tera ulang tahun 2020 sebanyak 2.627 unit dengan sumber datanya dari laporan online Direktorat Metrologi Kemendag.

“Realisasi tera ulang tahun 2021 sebanyak 190 unit, dan itu baru dilakukan di Pasar Gimbal, Desa Mangunjaya,” ungkapnya.

Menurut Ari Ridwan, saat ini tengah melakukan pengawasan langsung ke lapangan oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Bandung, mulai dari tanggal 1 Maret 2021.

“Jadi kita kedatangan tamu dari Direktorat Metrologi Kemendag untuk melakukan tugas pengawasan ke SPBU, timbangan jasa ekspedisi. Keludian, timbangan pasar dan barang dalam keadaan terbungkus, dan pelaku UMKM,” tuturnya.

Pengawasan tersebut dalam rangka memastikan unit metrologi legal (UML) daerah telah melaksanakan pelayanan tera ulang atau tidak. Kemudian, menjaga kualitas pelayanan, memeriksa hasil pelayanan (segel utuh/tidak putus).

Selain itu, juga untuk memastikan dan memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM tentang kebenaran berat isi dan kosong kemasan. Serta kebenaran pelabelan, seperti contohnya tata cara penulisan mg dan lain-lain.

Adapun sebagai uji petiknya, yakni SPBU Parigi. Karena itu pihaknya berharap melalui pengawasan ini para pelaku usaha, jasa pemilik dan pengguna alat UTTP dan BDKT paham akan pentingnya kebenaran alat ukur untuk menjamin kesesuaian yang pembeli harapkan.

“Pemilik peralatan tersebut harus memahami dan sadar akan pentingnya kebenaran ukuran serta takaran dalam transaksi perdagangan. Hal ini dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan menciptakan tertib niaga,” pungkasnya. (Madlani/R3/HR-Online)

Editor : Eva Latifah