RK Usul KPPI Bentuk Sekolah Politik Perempuan di Jabar

Sekolah Politik Perempuan di Jabar
Gubernur Jawa Barat pada acara pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD KPPI Jabar. Foto: Humas Jabar

Berita Jabar, (harapanrakyat.com),- Sekolah politik perempuan di Jawa Barat (Jabar) akan menjadi sekolah nonformal pertama di Indonesia yang bisa membantu meningkatkan kapabilitas perempuan untuk terjun ke dunia politik.

Hal itu disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) periode 2020-2025.

“Saya usulkan KPPI membentuk sekolah politik perempuan, sekolahnya nonformal. KPPI menyambut usul ini, karena mungkin baru pertama ada di Indonesia,” ujar Gubernur yang biasa dipanggil Kang Emil, Rabu (17/3/2021).

Baca Juga: Covid-19 Ulang Tahun, Gubernur Jabar Ajak Masyarakat Move On

Saat ini, lanjut Emil, banyak perempuan yang masih ragu terjun ke dunia politik. Penyebabnya karena kurangnya pengetahuan terkait dunia politik.

“Padahal dari hasil kajian banyak perempuan yang justru ingin masuk ke politik. Sayangnya bingung karena tidak paham ilmunya,” ungkap Emil.

Karena itu, Emil berharap kehadiran sekolah politik perempuan di Jabar akan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik.

“Semoga dengan keberadaan sekolah itu, partisipasi naik dan suatu hari kesetaraan gender tidak lagi jadi masalah,” katanya.

Sementara itu pengurus dan anggota KPPI sudah terdaftar di berbagai partai politik. KPPI memiliki target untuk wakil perempuan di legislatif minimal 30 persen.

“Sedangkan di DPRD Jabar keterwakilan perempuan baru mendekati 20 persen,” jelas Emil. 

Ketua DPD KPPI Jabar Ratna Ningsih menjelaskan KPPI merupakan organisasi independen. Pendiriannya merupakan rekomendasi dari para ketua partai politik.

“Kami ingin sepadan mengisi kursi legislatif 30 persen dan bisa dihargai. Inilah alasan kenapa KPPI hadir,” tegas Ratna.

Ratna juga menegaskan KPPI Jabar ingin ikut memberdayakan perempuan, termasuk juga menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan mencegah perkawinan dini.

“Ini adalah amanat gubernur yang akan kita jalankan. Kita langsung bekerja membuat program dan kolaborasi dengan Ibu Atalia sebagai Ketua TP PKK Jabar guna mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin,” tandasnya. (R7/HR-Online)

Editor: Ndu