Berita Tasikmalaya (harapanrakyat.com),- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, langsung turun tangan menyelesaikan kisruh galian pasir di kaki Gunung Galunggung.
Bukan hanya itu, Wagub Jabar juga terjun langsung ke lokasi penambangan pasir yang berada di Kampung Leuweng Keusik, Desa Padakembang, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (7/3/2021).
Sebelumnya, galian pasir kaki Gunung Galunggung tersebut, sempat memanas. Yaitu, antara warga yang menolak galian C, dengan pengusaha tambang pasir yakni CV Trican.
Bahkan, ribuan warga yang peduli Gunung Galunggung sempat menggelar aksi ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya beberapa hari yang lalu. Mereka menuntut untuk agar galian pasir tersebut berhenti beroperasi.
“Menurut warga, katanya diduga ada pemalsuan tanda tangan. Apabila terbukti ada dugaan pemalsuan tanda tangan warga, maka ajukan ke penegak hukum. Negara kita negara hukum,” katanya, Minggu (7/3/2021).
Setelah melakukan musyawarah dengan para tokoh dan warga setempat, kedua belah pihak sepakat membuat surat pernyataan.
“Isi dari kesepakatan tersebut, yaitu menghentikan sementara proses penambangan galian pasir. Adapun penutupan sementara sampai dengan adanya kajian dan keputusan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” terangnya.
Baca Juga : Penambangan Galian C di Kota Tasikmalaya Semakin Marak
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Pemprov Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono menduga, bahwa akar permasalahan kisruh tersebut itu ada di tingkat pemerintah kabupaten/kota.
“Sebab, sebelum Pemprov Jabar mengeluarkan izin untuk penambangan atau galian pasir, terlebih dulu harus ada skrining dari pemda setempat,” jelasnya.
Menurutnya, semua izin tidak akan keluar apabila masih ada kekurangan dalam persyaratan. Selain itu, masyarakat juga harus memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait izin.
Baca Juga : Puluhan Warga Gunung Nangka Kota Tasikmalaya Ontrog Lokasi Galian C
Bahkan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Dirut ESDM, yang kemudian nantinya akan menurunkan personel dari kementerian dan instansi terkait. “Selain itu, kami juga akan membuat tim untuk penyelesaian dari permasalahan ini,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online)
