Kamis, Juni 30, 2022
BerandaBerita CiamisSerahkan 283 SK P3K, Sekda Ciamis; Melanggar Bisa Putus Kontrak

Serahkan 283 SK P3K, Sekda Ciamis; Melanggar Bisa Putus Kontrak

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pemkab Ciamis menyerahkan Surat Keputusan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SK P3K) kepada 283 orang. Penyerahan tersebut berlangsung di Aula BKPSDM Ciamis, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).

Adapun 283 orang tersebut, merupakan yang telah lulus dalam tahapan seleksi P3K tahun sebelumnya. Rinciannya, tenaga guru SD 153 orang, guru SMP 55, tenaga kesehatan 30, dan tenaga penyuluh pertanian 45 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis, H. Tatang mengatakan, para pegawai P3K saat ini sudah mulai melaksanakan tugas, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021.

Hal ini, lanjutnya, bukan berarti akhir perjuangan. Akan tetapi, merupakan awal dari pengabdian ke masyarakat Tatar Galuh Ciamis.

“Saya ingatkan sesuai dengan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K, bahwa masa hubungan kerja P3K paling singkat 1 tahun. Namun, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja,” katanya, Kamis (25/3/2021).

Lebih lanjut Tatang menambahkan, jika P3K melakukan pelanggaran salahsatu saja dari hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam perjanjian kerja, maka ancamannya adalah Pasal 11.

“Jadi bunyi Pasal 11 adalah, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan, apabila pihak kedua P3K melakukan pelanggaran kewajiban tersebut,” terangnya.

Menurut Tatang, berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, P3K yang sudah menerima SK, diberikan gaji dan tunjangan sama dengan PNS. Akan tetapi, yang membedakannya tidak mempunyai hak pensiun.

“Selain itu dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Ini terbukti bahwa janji pemerintah untuk memberikan penghargaan bagi mereka yang mengabdi cukup lama,” tuturnya.

Setelah menerima SK P3K, Tatang meminta agar dapat menjadi pegawai yang beriman dan bertaqwa, sebagai insan yang setia dan taat kepada negara.

Selain itu, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, dan memelihara persatuan dan kesatuan.

“Kemudian juga berjuang menegakan kejujuran dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme,” pungkasnya. (Ferry/R5/HR-Online)

Editor : Adi Karyanto

- Advertisment -