Palsukan Dokumen, 7 Oknum Guru SD di Banjar Dilaporkan ke Polisi

Palsukan Sertifikat Pendidik, 7 Oknum Guru SD di Banjar Dilaporkan ke Polisi

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sebanyak tujuh orang oknum guru sekolah dasar (SD) di Kota Banjar terpaksa harus berurusan dengan hukum.   

Pasalnya, ketujuh orang oknum guru tersebut kuat dugaan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

Mereka memalsukan atau menduplikasi dokumen-dokumen penting sertifikasi pendidik untuk mendapatkan pinjaman kredit.  

Dokumen palsu itu kemudian mereka gunakan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman kredit sertifikasi pegawai (KSP) dari BPR BKPD Pangandaran.

Kuasa Hukum BPR BKPD Pangandaran Cabang Ciamis, Ahmad Fauzan, SH, Sabtu (24/04/20210, membenarkan, pihaknya sudah melaporkan ketujuh oknum guru tersebut ke Polres Ciamis.  

“Kami melaporkan mereka terkait penipuan dokumen untuk fasilitas pinjaman KSP,” katanya.

Fauzan mengungkapkan, dugaan penipuan tersebut berawal dari pengajuan permohonan KSP di BPR BPKD Pangandaran.

Oknum guru tersebut, lanjut Fauzan, kemudian mengagunkan dokumen sertifikasi pendidik yang kuat dugaan tidaklah asli.

Menindaklanjuti hal itu, Fauzan menjelaskan, BPR BKPD Pangandaran melakukan kroscek hingga menggelar musyawarah dengan Dinas Pendidikan Kota Banjar.

Menurut Fauzan, dari hasil risalah musyawarah, benar saja ketujuh oknum guru SD tersebut terindikasi memberikan jaminan dokumen sertifikat pendidik palsu.

“Awalnya tidak ada kecurigaan terhadap dokumen yang diagunkan, karena semua berkas dan persyaratan pendukungnya lengkap, termasuk rekomendasi dari tempat debitur mengajar,” katanya.

Namun, kata Fauzan, setelah BPR melakukan konfirmasi, ketujuh oknum guru tersebut mengakui bahwa sertifikasi pendidik tersebut merupakan hasil duplikasi.

Advokat dari Kantor Hukum HN Nana Suryana

Karena alasan tersebut, kata Fauzan, Kuasa Hukum yang tergabung di Kantor Hukum HN Nana Suryana, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan tersebut ke Kepolisian Resor Ciamis.

Fauzan menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses ini supaya sesuai dengan prosedural.

Pihaknya pun berharap kejadian ini menjadi gambaran penting bagi semua bank, baik di Priangan Timur maupun di seluruh Indonesia.

“Agar tidak ada lagi kejadian serupa, karena duplikasi sertifikat pendidik ini sangat merugikan dan sangat meresahkan,” tandasnya. (Deni/R4/HR-Online)