Revisi RUU Pemilu Tak Masuk Prolegnas, Pilkada Kota Banjar Diundur

Revisi Pemilu
Ketua Komisi KPU Kota Banjar, Dani Danial Mukhlis. Foto: Muhlisin/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Revisi RUU Pemilu dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Hal itu berdasarkan kesepakatan Baleg (Badan Legislasi) DPR RI dengan Kemenkumham, serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI belum lama ini.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Jawa Barat, Dani Danial Mukhlis mengatakan, terkait pembatalan revisi RUU Pemilu tersebut, tentu pihak KPU Kota Banjar akan kembali pada hukum positif yang berlaku. Yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Revisi RUU Pemilu tak masuk Prolegnas 2021. Adapun kaitannya dengan penyelenggaraan Pilwalkot di Kota Banjar sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa untuk Pilkada serentak hasil Pilkada 2018 akan dilaksanakan November 2024.

“Jadi saya kira tidak begitu terpengaruh, karena ada hukum positif yang berlaku sebagai acuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Danial, Selasa (06/04/2021).

Bakal Ada Kekosong Kepemimpinan di Kota Banjar

Baca Juga : Nahkodai Partai Golkar, Dadang Kalyubi Disiapkan Maju Pilkada

Ia juga menjelaskan, dengan adanya ketentuan itu pula, mengingat hasil Pilwalkot yang kemarin baru akan berakhir masa periodenya pada bulan Desember tahun 2023 mendatang. Maka setelah itu akan ada kekosongan kepemimpinan selama sekitar 9 bulan.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut sampai Pilkada 2024 nanti ada penanggung jawab (PJ) kepala daerah. Untuk mekanismenya ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu juga sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 9 bahwa nanti akan diangkat Pj untuk setiap tingkatan. Baik gubernur maupun bupati dan walikota yang penyelenggaraannya pada November tahun 2024.

“Sesuai mekanisme yang ada nanti ada penunjukkan dari Kementerian, terkait dalam hal ini wewenangnya ada pada Kemendagri,” terang Danial.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk saat ini KPU Kota Banjar masih mengacu peraturan yang berlaku. Sampai sekarang masih tetap fokus menyiapkan berbagai tahapan untuk menyongsong Pemilu tahun 2024 mendatang.

Tahun 2024 Pemilu Dulu Baru Pilkada

Jika mengacu peraturan hukum positif yang berlaku, baik UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atau UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Maka nanti akan melaksanakan Pemilu terlebih dahulu, baru pelaksanaan Pilkada.

“Secara otomatis tahapannya Pemilu dulu akan kita laksanakan, yaitu pada bulan April 2024. Jadi secara otomatis tahapannya itu Pemilu dulu baru kemudian Pilkada,” ujarnya.

Danial menambahkan, dalam rangka persiapan Pemilu tersebut, saat ini juga KPU Kota Banjar tengah menggandeng Perguruan Tinggi yang ada di Banjar. Tujuannya untuk melakukan riset tentang kepemiluan, seperti voter, buying, digitalisasi Pemilu, partisipasi gender, dan penyelenggaraan Pemilu.

“Untuk riset itu kemarin baru sampai tahap presentasi, dan sekarang masih proses berjalan. Kami targetkan bulan Desember mendatang untuk riset kepemiluan ini bisa selesai,” pungkasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Editor : Eva Latifah