Warga Kota Banjar Boleh Sholat Tarawih di Masjid, Asalkan…

Warga Kota Banjar Boleh Sholat Tarawih di Masjid
Wali Kota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih didampingi Wakil Wali Kota Banjar H. Nana Suryana, saat diwawancarai awak media terkait sholat tarawih di masjid. Foto: Muhlisin/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Wali Kota Banjar, Jawa Barat, Ade Uu Sukaesih, mengizinkan pelaksanaan ibadah sholat tarawih di masjid ataupun mushola, pada bulan suci ramadhan 1442 nanti.

Namun demikian, ia meminta agar dalam pelaksanaan sholat tarawih nanti, para jamaah harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Seperti pembatasan kuota 50 persen jamaah dan menjaga jarak.

Sehingga, jamaah yang melaksanakan ibadah sholat tarawih tidak sampai berjubel atau berdesakan. Dan kemungkinan terjadinya klaster baru penyebaran virus Corona juga bisa dicegah.

“Sekarang boleh, dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. SK juga sudah kita siapkan tinggal tanda tangan,” ucap Ade Uu kepada wartawan usai acara di Taman Pusda’i Kota Banjar, Sabtu (10/4/2021).

Sementara itu terkait kegiatan buka bersama saat bulan puasa, Ade Uu mengatakan, pihak pemkot belum memutuskan. “Karena masih mengkaji arahan dan kebijakan dari tim Satgas pusat,” katanya.

Selain itu, untuk mengantisipasi adanya para pemudik yang nekat pulang kampung, dengan menyiapkan pos penyekatan di perbatasan. Sementara tempat karantina, saat ini Pemkot Banjar masih mempertimbangkannya bersama tim Satgas.

Hal itu karena dalam pelaksanaannya, selain membutuhkan persiapan yang matang, juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sedangkan anggaran yang ada saat ini sangat terbatas.

“Tahun kemarin saja habis sekitar Rp 400 juta lebih untuk penanganan itu. Jadi untuk tempat karantina para pemudik, masih kita pikirkan. Dan besok baru akan kami bahas dalam rapat evaluasi,” tandasnya.

Namun begitu, sebagai upaya maksimalisasi penanganan menghindari lonjakan kasus dari klaster keluarga, saat ini tim satgas sudah menginstruksikan kepada masing-masing desa/kelurahan, untuk membuat tempat isolasi mandiri terpadu.

Dalam pelaksanaannya desa bisa menggunakan dana APBDes untuk penanganan dan pencegahan. Sementara untuk kelurahan, anggarannya langsung dibantu oleh Pemkot.

“Sudah kita instruksikan untuk membuat tempat isolasi terpadu masing-masing desa/kelurahan. Karena dari laporan tim Satgas, isolasi mandiri yang sudah berjalan ini memang kurang efektif,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online)

Editor : Adi Karyanto