Kasus Dugaan Maladministrasi RSJK Tasikmalaya Berakhir Islah

RSJK Tasikmalaya
H. Demi Hamzah pelapor, didampingi kuasa hukum bersama pihak Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya saat konperensi pers. Foto: Apip/HR

Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),– Keluarga pasien akhirnya mencabut laporan polisi terhadap Rumah Sakit Jasa Kartini (RSJK) Kota Tasikmalaya. Sebelumnya RSJK Tasikmalaya dilaporkan keluarga pasien atas dugaan maladminsitrasi atau kelalaian dalam penanganan dan diagnosa hingga pasien dinyatakan positif Covid-19, Senin (3/5/2021) lalu. 

H. Demi Hamzah, anak korban mengatakan, laporan polisi yang ia ajukan bertujuan demi perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

“Perlu kami sampaikan, kenapa awalnya kami melakukan pelaporan ini tidak lain tidak bukan itu demi kebaikan dan kemanfaatan buat masyarakat. Hanya itu motifnya tidak ada motif lain,” ungkapnya kepada sejumlah awak media saat konferensi pers, Selasa (12/5/2021) lalu.

Demi yang juga anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari fraksi PDIP tersebut, mengatakan, tawaran mediasi datang dari pihak RSJK Tasikmalaya.

“Sebagai umat Islam kita tentu harus menerima tawaran islah, karena hukum itu harus mengedepankan sisi-sisi yang baik,” katanya.

Baca Juga: Dugaan Maladministrasi, Seorang Dokter dan RS di Tasikmalaya Dilaporkan ke Polisi

Ia juga menegaskan laporannya kepada polisi bukan atas dasar benci. Lantaran keluarganya tidak memiliki masalah secara personal kepada petugas kesehatan di RSJK Tasikmalaya.

“Ini murni hanya ini ingin ada manfaatnya, jangan sampai terjadi hal yang kami alami terjadi kepada masyarakat yang lain. Ini bentuk sayang kami terhadap RSJK, ini bentuk komitmen dan kepedulian kami. Karena RSJK ini seharusnya menjadi suatu kebanggaan Tasikmalaya,” katanya.

RSJK Tasikmalaya Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Kurang Mampu

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum keluarga korban, Andi Ibnu Hadi menambahkan, setelah musyawarah antara keluarga pasien dan pihak RSJK, akhirnya RSJK berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan terutama terhadap masyarakat kurang mampu. 

Sedangkan, proses hukum dihentikan seiring dengan pencabutan laporan. Memang setelah dilaporkan, pihak Polres Tasikmalaya Kota melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus dugaan maladministrasi RSJK dalam diagnosa terhadap pasien bernama Hj Ucu Rohani

“Laporan ini sebagai delik aduan dan proses memang berjalan dan ditindaklanjuti. Akan tetapi dalam tahapan tersebut disepakati untuk islah dan keluarga pasien mencabut laporan,” ungkap Andi.

Dalam kesepakatan islah itu, lanjut Andi, ada beberapa poin yang menekankan agar RS Jasa Kartini menyediakan dan mau berkomitmen untuk melayani warga miskin. Dalam hal ini 20 persen dari total kamar di RSJK disediakan untuk pasien warga miskin.

“Perjanjian bersifat general belum bersifat teknis, nanti akan membuat adendum untuk mengatur hal yang lebih teknis dalam pelayanan terhadap warga miskin tersebut,” katanya.

Ada 7 poin yang tercantum dalam surat kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Pihaknya akan tetap mengawal komitmen yang telah disepakati antara keluarga pasien dan pihak RSJK. Sehingga kasus dugaan salah diagnosa tersebut jangan sampai terulang dan pihak RSJK juga memastikan mau melayani warga miskin.

78 Kamar RSJK Bisa Diakses Pasien BPJS Maupun Non BPJS

Sementara itu, Wakil Direktur bidang Pelayanan Medis RS Jasa Kartini, dr. Faid Husnan, menuturkan, pihaknya beritikad baik untuk bersama-sama memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Keluarga H. Demi Hamzah.

“Setelah kami pelajari dengan baik, keinginan beliau terkait pelaporan ini semuanya demi kemaslahatan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan tidak ada satupun tuntutan dari pihak H. Demi ini yang saya nilai berseberangan dengan visi misi pelayanan Rumah Sakit Jasa Kartini,” ungkapnya.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut, RSJK Tasikmalaya berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan.

“Untuk membuktikan bahwa RSJK berkomitmen secara sungguh-sungguh, untuk melayani masyarakat baik yang tidak memiliki BPJS maupun tidak, itu sudah kami buktikan sebetulnya pada tanggal 9 Maret dengan keluarnya dekomposisi kamar,” katanya.

Dari total 140 kamar di RSJK Tasikmalaya, sekitar 78 kamar disediakan untuk masyarakat kurang mampu, baik pasien peserta BPJS maupun pasien non BPJS. 

“Jujur buat kami ini itu suatu perkara berat, namun ketika disikapi secara positif, kami berproses dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah terbukti hasilnya Insyaallah kebaikan untuk semuanya,” pungkasnya. (Apip/R7/HR-Online)

Editor: Ndu