Pelaku UMKM Keripik Jagung di Banjar Ini Tak Tersentuh Bantuan Pemerintah

Keripik Jagung
Abdul Gofar saat menujukkan keripik jagung miliknya. Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Bermodalkan nekat, Abdul Gofar (42) warga Lingkungan Banjarkolot RT 03/16, Kelurahan Banjar terpaksa berurusan dengan pinjaman online (pinjol) ke fintech legal dan ilegal untuk mengembangkan usaha keripik jagung Kang Doel (jadul).

Sejak pandemi covid-19 setahun yang lalu, Abdul harus memutar otak agar ia bisa menafkahi keluarganya. Pinjol menjadi hal buruk dari pilihan terburuk baginya demi memuluskan usaha yang ia geluti sejak 20 tahun silam.

Benar saja, dari sekitar 10 fintech yang ia pinjam dengan bunga yang mencekik hingga saat ini membuatnya semakin terpacu untuk tetap bertahan di masa pandemi yang serba sulit.

“Saya sadar jika berurusan dengan pinjol ini akan repot urusannya. Tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya saya pinjam demi memajukan usaha keripik jagung ini,” ungkapnya kepada Koran HR, Jum’at (30/4/2021) lalu.

baca juga: Perusahaan Telat Bayar THR, Buruh di Kota Banjar Bisa Buat Pengaduan

Ia mengaku, sejak tahun 2000 silam sudah memulai usaha tersebut hingga tahun 2008. Namun karena vakum, ia pun memulainya kembali sekitar setahun yang lalu sejak pandemi covid-19 masuk Banjar.

Awalnya, dengan modal sekitar Rp 1 juta ia belanjakan untuk keperluan bahan dan perlengkapan keripik yang terbilang langka di Banjar ini.

Menurutnya, di awal usahanya tak sebanding dengan ekspetasi. Sebab, pembuatan keripik yang rumit membuat pengeluaran terlampau banyak, sehingga ia mencari cara agar produktifitasnya lancar.

“Bayangkan saja, kalau manual itu waktunya lama. Untuk mengolah 25 kilogram jagung itu bisa memakan waktu sampai 3 hari. Sedangkan kalau pakai mesin untuk ukuran 50 kilogram bisa selesai dalam waktu 3 jam. Makanya waktu itu saya terpaksa meminjam ke pinjol meski saya sadar dengan risikonya,” paparnya.

baca juga: Pendaftar BPUM di Ciamis Harus Sertakan Foto Kegiatan Usaha

Peluang Usaha Keripik Jagung

Melihat bahan baku yang terbilang mudah ia dapat di pasar dan harganya relatif stabil di angka Rp 4000-Rp 5000 per kilogramnya, membuat ia semakin yakin usahanya ini akan semakin berkembang ke depannya.

Dari sisi penyusutan saat diolah, kata ia, jagung sangat sedikit bila dibandingkan dengan singkong dan bahan lainnya.

Dalam sehari, ia mampu memproduksi 1 kwintal keripik jagung mentah untuk dijual ke konsumen di berbagai daerah, seperti Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan berbagai kota besar di Indonesia.

“Alhamdulillah respon pembeli sangat lumayan. Selain karena aneh dan barang baru serta belum ada kompetitor, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan menyicil setoran pokok ke pinjol yang sampai saat ini belum selesai,” ujarnya.

Kendati produknya sudah menyebar ke sejumlah daerah yang ia jual sendiri ke konsumen, namun ia akan fokus di lokal agar masyarakat lebih mengenal makanan olahannya itu. Apalagi ia berharap agar kripik jadul ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh khas Kota Banjar.

Kripik jagungnya ini, memiliki sejumlah varian rasa, seperti pedas manis, gula aren dan original yang dijual mentah dan matang.

Sementara untuk harganya, ia mematok Rp 20 ribu per setengah kilogram rasa original untuk yang mentah, sedangkan matang Rp 10 ribu ukuran 200 gram untuk harga konsumen.

Sedangkan rasa pedas manis kerupuk mentahnya Rp 22 ribu per setengah kilogramnya dan matang juga Rp 10 ribu.

Dukungan Pemerintah

Selama berjuang mengembangkan usahanya, Abdul mengaku mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa berbagai pelatihan. Meski begitu, dukungan modal belum pernah ia dapatkan.

Bahkan, ia pun tidak mendapatkan bantuan yang digulirkan pemerintah untuk pelaku UMKM yang terdampak covid-19, padahal ia benar-benar menjalankan usaha dan jelas izin serta operasinya.

“Mohon maaf saja, kemarin yang dapat banyak juga yang tidak jelas kegiatan usahanya. Sedangkan saya yang jelas malah tidak dapat,” terangnya.

Selain tak dapat bantuan modal dari pemerintah, ia juga mengaku kesulitan mengakses modal dari perbankan lantaran masih adanya masalah BI checking.

Meski berbagai upaya telah ia lakukan agar usahanya semakin berkembang, seperti mengharapkan agar pemerintah membantu mempermudah pelaku UMKM yang bermasalah dengan BI checking.

“Intinya saya harap pemerintah lebih sering ke lapangan meninjau langsung pelaku UMKM yang jelas ada usahanya, syukur bisa memprioritaskan agar bisa lebih berkembang. Jadi ketika terjun langsung kan tahun persoalannya di mana dan bagaimana solusinya,” pungkasnya. (Muhafid/Koran HR)