Kerumunan Batu Karas Viral, RK Klaim Objek Wisata di Jabar Taat Prokes

objek wisata di Jabar
Kerumunan di objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Foto: Ist/Net

Berita Jabar, (harapanrakyat.com),– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengklaim mayoritas objek wisata di Jawa Barat (Jabar) taat prokes.

Pemprov Jabar sendiri telah memprediksi melonjaknya kunjungan ke destinasi wisata di Jabar pasca lebaran seiring kebijakan larangan mudik.

Karena itu Pemprov Jabar bersama Pemkab/Kota di Jabar melakukan pengawasan dan pengendalian objek wisata selama lebaran.

Meskipun demikian, apabila terjadi lonjakan pengunjung maka sudah ada prosedur yang dirancang sejak awal untuk penutupan objek wisata yang menimbulkan kerumunan.

Baru-baru ini video kerumunan wisatawan di Pantai Batu Karas Pangandaran viral. Sejumlah netizen bahkan menyamakan kerumunan tersebut layaknya kerumunan di Sungai Gangga, India. 

Pasca video tersebut tersebar luas, Pemkab Pangandaran menutup Pantai Batu Karas. Sementara Pemprov Jabar memutuskan menutup akses jalan menuju objek wisata Pangandaran. 

“Prosedur penutupan itu bagian dari sistem yang kita lakukan, apabila tempat pariwisata itu melonjak dan kurang terkendali. Namun perlu saya sampaikan, mayoritas destinasi wisata di Jabar taat prokes,” katanya, Minggu (16/5/2021).

Ia pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha di lokasi wisata untuk senantiasa taat protokol kesehatan (prokes). 

“Saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang taat prokes dan pengelola wisata yang taat prokes. Saya imbau untuk tetap taat prokes sesuai dengan situasi sekarang,” ucapnya. 

Sebelumnya, Pemprov Jabar juga sudah melakukan antisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat menuju destinasi wisata.

Salah satunya dengan menyiapkan sebanyak 15.000 rapid test antigen. Alat rapid test antigen tersebut digunakan untuk pengetesan secara acak di lokasi wisata yang berpotensi mendatangkan banyak  wisatawan.

Selain itu, Pemprov Jabar bersama Pemda Kabupaten/Kota di Jabar untuk melakukan pembatasan jumlah pengunjung. Termasuk membatasi jam operasional dan menerapkan prokes yang ketat di hotel, pusat perbelanjaan, rumah makan, serta destinasi wisata. (R7/HR-Online)

Editor: Ndu