Anggota DPRD Minta Pemkab Ciamis Dukung Keberadaan KPAD

Anggota DPRD Minta Pemkab Ciamis Dukung Keberadaan KPAD
Anggota DPRD Ciamis, Herdy Rusdiawan, yang meminta Pemkab Ciamis untuk mendukung keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Foto : Eli Suherli/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sering terjadinya permasalahan bullying maupun kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, maka pihak Pemkab Ciamis, Jawa Barat, harus bisa mengambil tindakan tegas. Tindakan tersebut terutama dalam mendukung keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Ciamis, Herdy Rusdiawan, kepada HR Online, Minggu (20/6/2021).

Herdy mengatakan, keberadaan KPAD sangat butuh dukungan dan peran dari pemerintah. “Sebab, organisasi ini nantinya bisa menjadi jembatan, ketika ada permasalahan kasus hukum menimpa anak di bawah umur,” katanya.

Menurutnya, meski saat ini Kabupaten Ciamis sudah ada KPAD, akan tetapi pemerintah secara resmi tidak melakukan pembentukan organisasi tersebut. Sehingga, perlu adanya support dari pemerintah untuk KPAD.

Lebih lanjut Herdy menambahkan, kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di bawah umur memang perlu penanganan serius. Sebab, dari tahun ke tahun di Ciamis pasti terjadi seperti halnya kasus pemerkosaan beberapa waktu lalu.

“KPAD harus hadir baik itu ada kejadian atau pun tidak ada kejadian kasus,” ucapnya.

Dengan begitu, sambungnya, pendampingan yang dilakukan tidak hanya ketika ada kejadian kekerasan saja. “Namun, peran keberadaan KPAD sangat penting. Seperti terus melakukan sosialisasi terkait kekerasan anak,” tuturnya.

Menurutnya, Bupati Ciamis bisa memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan KPAD khususnya di Ciamis. Bahkan bila perlu, memberikan SK kepada semua pengurus KPAD.

Herdy melanjutkan, saat ini jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Ciamis terbilang tidak banyak, tidak seperti di daerah lain.

“Akan tetapi, pentingnya KPAD di sini sebagai organisasi yang bergerak untuk terus memberantas terjadinya kasus,” ujarnya.

Ia berharap, agar pemerintah Ciamis terus mendukung penuh keberadaan KPAD. Sebab, ketika ada kasus hukum menimpa anak bawah umur, maka organisasi tersebut harus hadir untuk pendampingan.

“Banyak kasus hukum terhadap anak di bawah umur, rata-rata menimpa keluarga dengan latar belakang perekonomian pas-pasan. Maka, KPAD sangat penting menjadi jalan keluar dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan,” pungkasnya. (Es/R5/HR-Online)

Editor : Adi Karyanto