Bantuan PPKM Darurat, DPRD Kota Banjar Dorong Pemkot Percepat JPS

PPKM Darurat
Kantor DPRD Kota Banjar. Foto: Muhlisin/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Bantuan PPKM Darurat bagi masyarakat Kota Banjar, Jawa Barat, belum disalurkan. DPRD Kota Banjar mendorong pemerintah kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Karena bantuan tersebut untuk membantu warga masyarakat Kota Banjar di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto mengatakan, dalam setiap rapat kerja, pihaknya sudah mengingatkan kepada Pemkot Banjar melalui tim anggaran pemerintah daerah, terkait penggunaan dana BTT dari refocusing APBD. Agar penggunaan aggaran tersebut untuk kebutuhan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bahkan, DPRD juga sudah mengingatkan kepada walikota melalui TAPD agar bisa memerintahkan instansi atau OPD terkait, supaya membuat skema perencanaan. Serta pelaksanaan yang baik agar tidak terjadi keterlambatan.

“Dalam setiap rapat kerja kita sudah ingatkan kepada pemerintah kota jangan sampai dalam penggunaanya tidak maksimal manfaatnya untuk masyarakat,” kata Tri kepada HR Online, Sabtu (17/07/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, selain mendorong percepatan bantuan PPKM darurat, pihak DPRD juga meminta agar pemerintah kota melakukan sinkronisasi data. Yakni data antara penerima manfaat JPS yang bersumber dari APBD Kota, APBDes, APBD Provinsi, maupun APBN. Hal itu supaya tidak terjadi tumpang tindih penerima.

“Termasuk solusi untuk pemerintah kelurahan yang mungkin disamakan dengan desa. Karena mereka memiliki anggaran tersendiri,” ujar Tri.

Baca Juga : PPKM Darurat Kota Banjar, Dinas KUKMP Belum Salurkan JPE

Bantuan PPKM Darurat di Kota Banjar Ditunggu Masyarakat Kecil

Anggota Komisi I DPRD Kota Banjar, Ajat Sudrajat menambahkan, pihaknya berharap kepada Pemkot Banjar, terutama Dinas Sosial sebagai leading sektor, untuk sesegera mungkin menyelesaikan proses pendataan. Serta pendistribusian jaring pengaman sosial.

Karena menurutnya, kondisi PPKM darurat ini sangat berdampak luas terhadap ekonomi warga masyarakat. Terutama masyarakat kecil terdampak yang sudah menunggu bantuan. Sebab mereka betul-betul memerlukan program bantuan tersebut.

“Ketika tidak segera terealisasikan, dampaknya bisa semakin berat bagi warga masyarakat,” katanya.

Adapun soal sinkronisasi data, lanjut Ajat, hal itu memang perlu agar tepat sasaran. Menurutnya, sinkronisasi data bisa dilakukan dengan cermat dan segera.

Selain itu, untuk teknis pelaksanaan bantuan dan sinkronisasi data tersebut, instansi yang menanganinya bisa lebih memahami. Karena penyaluran bantuan juga sudah sering instansi terkait lakukan.

“Kalaupun soal sinkronisasi data itu harus. Tujuannya agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Tapi ya jangan terlalu lama, kasian masyarakat yang sudah membutuhkan bantuan,” kata Ajat.

Pihaknya pun berharap, semua elemen bisa bahu-membahu ikut melakukan upaya pencegahan dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Agar wabah pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir.

“Kami berharap semua pihak saling bahu membahu agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu, dan semua tatanan kehidupan kembali pulih,” pungkasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Editor : Eva