Komisi D DPRD Ciamis Kembali Soroti TKSK dalam Penyaluran BPNT

TKSK Penyaluran BPNT
Rapat Kerja Komisi D DPRD Ciamis bersama Dinas Sosial dan TKSK terkait penyaluran BPNT. Foto: Eli Suherli/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Untuk memastikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima masyarakat Kabupaten Ciamis, Jawa Barat sesuai Pedoman Umum (Pedum), Komisi D DPRD Ciamis melakukan rapat kerja dengan Dinas Sosial dan juga TKSK sebagai pendamping KPM, Selasa (27/7/2021).

Sarif Sutiarsa, ketua Komisi D DPRD Ciamis menjelaskan, rapat kerja sengaja dilakukan lantaran dalam penyaluran BPNT masih ditemukan monopoli komoditi yang diberikan kepada KPM.

“Meski sudah diatur dalam Pedum akan tetapi di lapangan tetap saja penyaluran secara paket, padahal pemaketan tersebut sudah harus ditiadakan. Sehingga KPM bebas memilih barang yang sudah ditentukan yang ada di E-warung,” ungkapnya.

Banyak TKSK Melakukan Pendampingan Supplier

Lanjut Sarif, tugas TKSK dalam melakukan kinerjanya yaitu pendampingan terhadap KPM, namun pada kenyataan di lapangan banyak TKSK yang malah melakukan pendampingan terhadap supplier. “Makanya kami undang rapat kerja,” katanya.

Hal sama diungkapkan Supriatna Gumilar, anggota Komisi D DPRD Ciamis. Supriatna menilai TKSK sudah menyimpang dari kinerja sebagai pendamping. Sehingga banyak KPM yang tidak tahu kapan ada penyaluran komoditi BPNT.

“Seharusnya pendampingan yang dilakukan TKSK tersebut bukan ketika penyaluran komoditi saja. Melainkan sebelumnya memberitahukan KPM ketika uang sudah masuk dalam kartu. Sehingga ketika nanti akan mengambil ke E-warung jelas barang apa saja yang diterima,” jelasnya.

Lanjut Supriatna, pihaknya juga menyoroti kinerja TKSK yang malah melakukan pengkondisian supplier, sementara KPM yang memiliki uangnya malah mereka kesampingkan.

Memang kata Dia, dengan hanya Rp 500 ribu per bulan uang yang diterima TKSK sebagai honor pendampingan KPM sangat kecil. 

“Kami minta kepada pihak Dinas Sosial turut juga mengawasi kinerja TKSK, sehingga ketika ditemukan penyimpangan kinerja bisa ada teguran. Bahkan bila perlu penggantian TKSK tersebut, karena Dinsos juga berhak menindak,” tegasnya.

Supriatna menegaskan, apabila Dinas Sosial tidak sanggup menindak TKSK, maka Komisi D siap melakukan investigasi ke lapangan untuk melihat langsung kinerja TKSK. Sehingga ketika ditemukan kesalahan bisa langsung dilaporkan ke Kementerian Sosial.

“Jangan sampai ketika ada kesalahan dalam penyaluran BPNT terhadap KPM seperti terjadinya komoditi dengan kondisi busuk misalnya yang disalahkan Dinas Sosial. Sementara para TKSK sebagai pendamping diam saja,” katanya.

Penyaluran BPNT di Ciamis Oleh TKSK Masih Dalam Koridor

Sementara kepala Dinas Sosial Ciamis, Hendra Suhendar, mengatakan terkait kinerja TKSK di lapangan bisa ditemukan permasalahan terkait pendampingan terhadap KPM, maka bisa mengambil tindakan seperti adanya Evaluasi Kinerja.

“Kami siap apabila ada TKSK yang kinerjanya menyimpang tidak sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan yang disampaikan oleh komisi D DPRD Ciamis, untuk memberikan teguran,” katanya.

Ade Deni, koordinator TKSK, mengatakan, sampai saat ini kinerja yang dilakukan TKSK masih dalam koridor yang baik dalam melakukan pendampingan terhadap KPM. Meskipun demikian, pihaknya juga turut serta dalam melihat suplier dalam menyalurkan barang untuk BPNT.

Sebab, kata Ade Deni, sebelum ada penyaluran bantuan juga pihaknya selalu memberitahukan kepada KPM. Tujuannya supaya mereka mengetahui apa saja komoditi yang akan diterima setiap bulannya. Tentunya sesuai dengan anggaran masuk setiap KPM yaitu Rp 200 ribu.

“Sebelum barang datang sebelumnya kami juga sering memberitahukan KPM, yaitu apa saja yang diminta. Namun kebanyakan mereka menyerahkan kepada TKSK terpenting KPM menerima barang sesuai dalam aturan,” jelasnya.

Namun, lanjut Ade Deni, banyak juga KPM yang meminta barang yang tidak masuk dalam paket BPNT. Seperti minyak sayur maupun terigu, sehingga TKSK memberikan pengertian supaya KPM mengetahui barang apa saja yang masuk kategori bantuan BPNT.

“Yang pasti untuk penyaluran tiga bulan sekarang yaitu Juli, Agustus dan September, kami TKSK sebisa mungkin penyaluran berjalan lancar. Sehingga KPM bisa menerima komoditi yang bagus,” tandasnya. (ES/R7/HR-Online)

Editor: Nd