Komisi I DPRD Kota Banjar Soroti Belum Cairnya Anggaran KPA

DPRD Kota Banjar
Anggota Komisi I DPRD Kota Banjar, Ajat Sudrajat. Foto: Dok. HR Online.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Anggota Komisi I DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, Ajat Sudrajat, menanggapi belum adanya realisasi pencairan anggaran penanganan HIV/AIDS tahun 2021, untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjar.

Ia mengatakan, jika anggarannya sudah ada dan tercover dalam anggaran APBD murni, seharusnya segera dicairan. Tidak perlu menunggu untuk penambahan anggaran pada APBD perubahan.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada dinas terkait agar memperhatikan anggaran untuk KPA. Supaya dalam penanganan HIV/AIDS bisa lebih maksimal, dan penggunaan anggaran pun berjalan efektif.

“Kalau anggarannya sudah ada, kenapa harus menunggu perubahan. Cairkan saja. Ini kan ditunggu oleh leading sektor yang menanganinya,” tandas Ajat Sudrajat, Anggota Komisi I DPRD Kota Banjar kepada HR Online, Rabu (25/08/2021).

Anggaran Penanganan HIV/AIDS Harusnya Tak Dipangkas

Baca Juga : Kasus Terus Bertambah, Penanganan HIV/AIDS di Kota Banjar Terkendala Anggaran

Terpisah, pengamat pemerintahan dari STISIP Bina Putera Banjar, Sidik Firmadi mengatakan, adanya keluhan karena terlambatnya pencairan dana atau anggaran untuk penanganan HIV/AIDS perlu segera direspon oleh pemerintah melalui dinas terkait.

Hal itu menurutnya sangatlah penting. Mengingat penderita HIV/AIDS di Kota Banjar jumlahnya terus bertambah. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia.

Selain itu, ke depan Pemerintah Kota Banjar juga harus lebih siap lagi dalam mengalokasikan anggaran. Khususnya anggaran untuk penanganan kesehatan. Termasuk penanggulangan HIV/AIDS.

“Menurut hemat saya, kedepan Pemkot Banjar harus lebih siap lagi dalam membagi dan menyediakan anggaran. Khususnya anggaran kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Selain tentunya kebutuhan ekonomi,” kata Sidik Firmadi.

Seharusnya, lanjut Sidik, meskipun Pemerintah Kota Banjar sedang sibuk berjibaku dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun untuk penanganan penyakit lain seperti HIV/AIDS, juga tak kalah bahayanya. Tidak boleh dikesampingkan.

Menurutnya, setiap tahun pastinya ada rencana anggaran. Kalaupun ada pandemi Covid-19 yang tidak terduga sebelumnya. Tetapi anggaran untuk penanganan penyakit lainnya, seperti HIV/AIDS, seharusnya tetap tidak berubah.

“Artinya, sebisa mungkin pencairan anggaran tersebut tepat waktu. Terakhir saya berharap, semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran, agar kedepan proses pencairan anggaran untuk penanganan HIV/AIDS tidak terlambat,” tegasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Editor : Eva