spot_imgspot_img
BerandaBerita CiamisCarut Marut BPNT di Ciamis, Dekan FISIP Unigal; Kurang Pengawasan

Carut Marut BPNT di Ciamis, Dekan FISIP Unigal; Kurang Pengawasan

- Advertisement -

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Carut marut program bantuan sembako non-tunai atau BPNT di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terus mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Kali ini, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Aan Anwar Sihabudin, ikut mengomentari terkait masalah tersebut.

Menurutnya, carut marutnya program BPNT tersebut karena kurangnya pengawasan Tim Koordinasi (Tikor) kabupaten maupun tingkat kecamatan.

Sehingga, tidak terintegrasinya sebuah pengawasan ketat mengenai program tersebut, yang mengakibatkan kegaduhan hingga berdampak kepada kepala daerah yaitu Bupati Ciamis.

Akibat permasalahan penyaluran BPNT tersebut, Aan pun merasa kasihan kepada Bupati Ciamis, yang menurutnya tidak tahu apa kejadian sebenarnya di lapangan.

Bahkan ia mengatakan, ada sebuah beban moral yang harus Bupati pikul dari carut marut BPNT itu. Sebab, yang mendapatkan bantuan adalah rakyatnya sendiri, tapi pada kenyataannya masyarakat Ciamis tidak mendapatkan bantuan yang layak.

“Saya mendapatkan informasi bahwa sembako yang diberikan kurang baik,” ucapnya kepada HR Online, Selasa (7/9/2021).

Penyebab Carut Marut BPNT di Ciamis

Lebih lanjut Aan mengatakan, berkaca kepada permasalahan pembelian keluar daerah yang terjadi di Kecamatan Lakbok, harusnya lembaga pengawasan Tikor bisa mengantisipasi lebih awal.

Selain itu, Tikor juga bisa mengetahui secara psikologis para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kenapa mereka harus jauh-jauh membeli barang keluar daerah. 

“Tikor pengawas BPNT tingkat kecamatan harus tegas. Jangan takut adanya tekanan. Jadi, Tikor jangan hanya melapor kepada atasan tentang bagusnya saja,” katanya.

Menurutnya, jika di bawah sudah terjadi carut marut BPNT tersebut, maka akan berdampak kepada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Aan menambahkan, bahwa sebenarnya program Kementerian Sosial ini sangatlah seirama dengan visi-misi Bupati Ciamis, dari segi kemandirian ekonomi sejahtera. Sebab, program BPNT tersebut bertujuan untuk menunjang perekonomian pedesaan. 

“Sebenarnya kalau pengawasan program sembako ini berjalan dengan baik, maka bisa selaras dengan visi dan misi Bupati Ciamis,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, e-warung yang sejatinya menyerap hasil bumi di daerahnya, ternyata tidak terlaksana dengan baik. Hal itu karena adanya dugaan-dugaan penekanan para oknum pengusaha kepada e-warung.

“Sehingga mengakibatkan e-warung tidak bebas memenuhi kebutuhan KPM secara utuh,” jelasnya.

Aan berpesan kepada pemerintah daerah, jika tidak ingin kejadian carut marut BPNT kembali terjadi, maka harus lebih memperketat pengawasan dan mengevaluasi ke jajarannya.

“Jangan sampai ada kata ABS atau asal bapak senang, yang malah berujung kegaduhan kepada pimpinan daerah,” ucap Aan. (Fahmi/R5/HR-Online)

Editor : Adi Karyanto

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -