spot_imgspot_img
BerandaBerita CiamisE-Warung di Lakbok Ciamis Tak Komplet, KPM BPNT Belanja ke Jateng

E-Warung di Lakbok Ciamis Tak Komplet, KPM BPNT Belanja ke Jateng

- Advertisement -

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program Sembako dari Kemensos di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terpaksa belanja Sembako ke e-Warung di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Hal itu terjadi lantaran e-Warung di lingkungan tempat tinggalnya tidak menyediakan kebutuhan pokok secara lengkap.

Salah seorang KPM BPNT inisial K, warga Kelapa Sawit, Kecamatan Lakbok, mengatakan bukan hanya dirinya yang berbelanja dari kecamatan Lakbok ke Kecamatan Wanareja. Tapi banyak juga KPM lainnya yang harus lintas provinsi untuk berbelanja Sembako program BPNT.

“Iya Pak benar, kita belanja ke e-Warung di Wanareja, karena di sana barang komplet dan kami sebagai masyarakat berhak untuk memilih barang yang dibutuhkan,” katanya, Selasa (31/8/3021).

Menurut K, Sembako yang tersedia di e-Warung Kecamatan Lakbok hanya itu-itu saja. Sehingga KPM BPNT seperti dirinya tidak bisa memilih Sembako yang dibutuhkan. 

“Pokoknya e-Warung sudah menyediakan barang yang bentuknya paketan. Seperti beras berapa kilo, telur berapa kilo. Sehingga kita tidak bebas memilih apa yang kita perlukan untuk dibawa ke rumah. Makanya kami rela jauh-jauh ke Kecamatan Wanareja, karena di sana banyak pilihan bagi kami (KPM),” jelasnya.

Sementara itu, Pendamping TKSK Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis Gunawan membenarkan adanya KPM BPNT yang berbelanja ke e-Warung di Jawa Tengah.

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi, agar keadaan yang sama tidak terulang kembali.

“Kebetulan pada kejadian itu, KPM melihat sudah ada saldo yang berada di rekening mereka. Sehingga KPM tidak sabar untuk membelanjakan uangnya. Tapi melihat e-Warung yang ada di Kecamatan Lakbok sedikit dalam memenuhi kebutuhan KPM, maka para KPM berinisiatif berbelanja keluar daerah. Antara kecamatan Lakbok dan Wanareja tidak begitu jauh,” katanya.

Adanya KPM BPNT yang berbelanja ke e-Warung di Jawa Tengah menjadi sorotan Beni Oktavian, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Ciamis.

Beni mengaku mendapat informasi terkait adanya KPM BPNT yang datang ke Wanareja, Kabupaten Cilacap untuk membeli kebutuhannya.

“KPM BPNT menerima bantuan total Rp 200 ribu, namun bentuk bantuannya bukan berupa uang tunai, melainkan bahan pangan atau sembako. Untuk mendapatkan bahan pangan, KPM BPNT harus membelanjakan bantuan yang diterimanya melalui e-Warung yang ditunjuk sesuai domisili tempat mereka tinggal,” kata Beni.

Namun, lanjut Beni, KPM BPNT di Lakbok Ciamis membelanjakan bantuan tersebut di e-Warung yang ada di Cilacap, Jawa Tengah.

“Dari informasi KPM BPNT, barang di Cilacap lebih murah dan sembako yang diperlakukan sangat komplet. Sehingga KPM bebas memilih kebutuhannya, karena itu mereka rela belanja jauh-jauh datang ke kabupaten Cilacap,” jelasnya.

Menurut Beni, kejadian tersebut merupakan tamparan bagi para pemangku kebijakan terutama Tim Koordinasi (Tikor) di program BPNT kabupaten dan kecamatan.

“Jelas-jelas di Kecamatan Lakbok ada e-Warung yang wajib menyediakan kebutuhan para KPM. Tapi lantaran sembako yang ada hanya itu-itu saja, sehingga KPM memilih membeli sembako sampai Cilacap,” katanya.

Dari keterangan KPM BPNT di Lakbok, e-Warung di lingkungan tempat tinggalnya hanya menyediakan barang yang sudah ditentukan, sehingga KPM tidak bisa memilih sembako yang dibutuhkan.

“Khawatirnya terjadi pemaketan barang untuk KPM akibat intervensi dari oknum supplier kepada e-Warung. Jika benar seperti itu, ditakutkan TKSK tidak menjalankan tugas maupun fungsinya sesuai dengan arahan Pedoman Umum (Pedum) program BPNT,” jelasnya.

Beni meminta Pemerintah Kabupaten Ciamis dan anggota DPRD yang membidangi masalah BPNT turun langsung ke lapangan. Tujuannya agar mengetahui bagaimana susahnya rakyat kecil yang menerima BPNT dari Kemensos.

“Dinas Sosial dan Bank Mandiri sebagai pengawas kinerja TKSK dan e-Warung harus mengevaluasi kinerja petugas di lapangan. Begitu juga DPRD melalui Komisi D, Komisi B maupun komisi A harus terjun langsung ke lapangan agar mengetahui kondisi masyarakat yang berada di kecamatan Lakbok. Sehingga permasalahan ini tidak terjadi berlarut-larut,” tandasnya. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -