Selasa, Oktober 26, 2021
BerandaBerita TasikmalayaHari Tani Nasional, PMII Kepung Kantor Pemkot Tasikmalaya

Hari Tani Nasional, PMII Kepung Kantor Pemkot Tasikmalaya

Berita Tasikmalaya, (Harapanrakyat.com),- Memperingati Hari Tani Nasional tanggal 24 September, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar aksi di halaman Kantor Pemkot Tasikmalaya, Jumat (24/09/2021).

Sempat terjadi kericuhan dalam aksi mahasiswa tersebut. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan pun tak bisa terelakan saat mereka akan merangsek masuk ke Kantor Pemkot Tasikmalaya.

Akibatnya, tiga orang mahasiswa sempat terjatuh hingga nyaris pingsan. Mereka langsung dibopong temannya untuk mendapatkan pelayanan medis.

Meski sempat terjadi kericuhan, namun aksi unjuk rasa PMII itu berakhir aman usai perwakilan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD menemui massa aksi.

Dalam aksinya itu, PMII menuntut untuk segera membuat Peraturan Walikota tentang kepastian harga pasar, perlindungan lahan pertanian, dan menggalakan pertanian organik.

Kemudian Perwal untuk menjaga ekosistem, menindak bangunan yang tidak berizin pada lahan pertanian, serta membuat aplikasi yang mempermudah pemasaran hasil bumi petani.

Korlap aksi PMII, Mochammad Aminudin mengatakan, pihaknya menuntut agar Perwalkot tersebut segera dibuat. Tujuannya supaya kedepan ada perlindungan terhadap petani.

“Ketakutan kami adalah pasar dan tengkulak yang bermain. Pada ujungnya nanti ada monopoli pasar yang terjadi di harga hasil tani,” ungkapnya.

Baca Juga : Demo May Day di Kantor Pemkot Tasikmalaya, Satu Mahasiswa Pingsan

Hari Tani Nasional, PMII Desak Walikota Tasikmalaya Bikin Siklus Pertanian

Untuk itu, pihaknya mendesak Walikota Tasikmalaya agar segera membuat siklus pertanian organik. Seperti halnya di Kabupaten Tasikmalaya dan Kuningan.

Namun Kota Tasikmalaya yang secara potensial terhadap pertanian masih belum ada. Bahkan, kata Aminudin, hingga hari ini pun tidak ada perlindungan lahan secara penuh.

“Padahal kami juga sebelumnya sudah mengusulkan, dan janjinya akhir tahun akhir tahun terus, tapi tidak ada. Saya rasa PLP2B ini menjadi sebuah perlindungan bagi lahan petani supaya tidak terjadi alih fungsi lahan,” tuturnya.

Menurut Aminudin, petani maupun badan usaha yang dipegang oleh setiap kecamatan harus membuat siklus demografi. Sebab banyak petani kebingungan karena hanya tahu menanam dan memanen, tapi hasil taninya bingung mau mereka jual kemana.

“Tadi sempat saling dengan petugas. Kami hanya sekedar bersikap bahwasanya kami datang ke sini dengan cara baik-baik. Kami datang dengan cara terhormat, aksi kami terpimpin. Cuma apa yang terjadi tadi dari pihak keamanan melakukan tindakan represif,” kata Aminudin. (Apip/R3/HR-Online)

Editor : Eva

- Advertisment -

Berita Terbaru

spot_img