Kontrol Sosial Era Kolonial Belanda, Aturannya Banyak Melarang Partai Radikal

kontrol sosial era kolonial
Begini lukisan yang dibuat pada zaman kolonial. Mereka menggambarkan tindakan kontrol sosial dengan menggunakan objek orang pribumi yang sedang ditahan. Foto: Net/Ist

Kontrol sosial era kolonial Belanda sangat penting untuk dipelajari sejarahnya. Sebab, pada masa itu banyak aturan yang melarang berdirinya partai-partai radikal semacam PKI.

Padahal, jika kita telusuri lebih jauh lagi, partai-partai radikal justru salah satu pencerah bangsa Indonesia untuk berani melepaskan diri dari cengkeraman kolonial yang busuk.

Nah, pada kesempatan ini, artikel kami bermaksud untuk membahas 5 hal penting mengenai cara pemerintah kolonial dalam mengendalikan masa agar tidak terpengaruh oleh aliran radikal.

baca juga: PKI dan Sarekat Islam, Sejarah Dua Kompetitor Politik yang Saling Sindir

Beberapa Cara Kontrol Sosial Era Kolonial

Mengendalikan massa demi melindungi kekuasaan negara tentu menjadi hal yang perlu secara tanggap dan tepat.

Sebab, jika tidak teratasi dengan baik, negara tersebut berisiko mengalami kegagalan memerintah yang berakibat fatal bagi tegaknya kebijakan yang mengatur ekonomi, sosial, dan budaya.

Nah, ketika lahir organisasi beraliran radikal, pemerintah kolonial merasa terganggu dengan sikap dan tekad perkumpulan tersebut.

Maka dari itu, kontrol sosial era kolonial oleh pemerintah Belanda terhadap rakyatnya yang mulai teracuni ideologi-ideologi radikal.

baca juga: Sejarah Diskriminasi Tionghoa di Indonesia yang Dianggap Selalu Mujur

Membentuk Aksi Garda Merah

Menurut Ruth T. dan Mc. Vey, dalam bukunya berjudul “Kemunculan Komunisme Indonesia”, (2009: 590), menyebutkan bahwa untuk melakukan pengendalian massa, pemerintah kolonial membentuk badan aksi bernama Garda Merah.

Pejabat kolonial membentuk satuan ini sebagai upaya memberantas aliran kiri, namun yang lebih penting mereka ingin menjaga suasana negara agar tetap kondusif tanpa ada pemberontakan.

Garda Merah juga terkenal sebagai satuan aksi yang ketat dan tak pandang bulu.

Petingginya sering menjatuhkan hukuman yang keras kepada anggota militer yang menolak ditugaskan meredam kerusuhan aliran radikal.

Selain itu, satuan resmi negara kolonial ini juga sering menangkap pegawai pemerintah sipil yang terduga sudah terpengaruh pemikiran sayap kiri dari kaum bumi putra yang radikal.

baca juga: Sejarah BAPERKI, Organisasi Sosial Tionghoa yang Dicap Identik dengan PKI

Sejak Tahun 1919 Aksi Garda Merah Dibubarkan

Sejak tahun 1919 Garda Merah berhasil dalam menjaga kontrol sosial di era kolonial itu. Hal ini terbukti sepanjang tahun 1918-1919 seluruh gerakan radikalisasi massa gagal.

Bahkan, menurut  Ruth T. dan Mc. Vey, sebagian pejabat kolonial yang ada di Jawa berani dan berhasil mengusir gerakan ISDV (Partai radikal yang menjadi PKI di kemudian hari) dari tempat dominasinya.

Selain meredamkan pemberontakan, Aksi Garda Merah juga turut serta mengantarkan pulan misionaris merah Eropa menuju pulang ke Belanda, antara lain seperti F. Marie Sneevliet (Pendiri PKI pada tahun 1921).

Memperketat Pengantaran Pulang Tokoh Komunis ke Belanda

Hal menarik lainnya dari sejarah kontrol sosial era kolonial, sepertinya nampak saat suasana pengantaran pulang dari tokoh komunis Sneevliet ke Belanda.

Pemerintah kolonial memperketat penjagaan, hal ini supaya keadaan kondusif dan menghindari kerusuhan.

Selain memulangkan seorang komunis Belanda, ternyata pihak kolonial juga turut menahan pentolan ISDV laninya yang terdiri dari; Semaun, Abdul Moeis, Darsono, dan beberapa tokoh lainnya.

Pengendalian Sosial Gagal

Sementara menurut para ahli seperti Ruth dan Mc. Vey menyebut bahwa pengendalian massa dengan cara menangkap pentolannya adalah jalan menuju kegagalan.

Hal ini terbukti dengan semakin kuatnya solidaritas peduli tokoh kiri Sneevliet dari beberapa organisasi radikal yang masih hidup di Hindia Belanda.

Organisasi tersebut antara lain seperti; ISDV, VSTP, bahkan CSI.

Ketiga perkumpulan ini akhirnya mendulang dana untuk menjemput Sneevliet kembali dari Belanda.

Nah, ketika misi penjemputan itulah beberapa orang bumi putera akhirnya diperkenalkan dengan ideologi radikal barat, serta menjalin erat jaringan sosiali antar Eropa dan Hindia Belanda.

Diperkuat Kembali dengan Kebijakan yang Lebih Ketat

Meskipun gagal mengendalikan massa, kontrol sosial era kolonial oleh pemerintah saat itu tak berhenti dan mengalah sampai di situ saja.

Mereka justru memperkuat kembali dengan cara menyediakan kebijakan yang lebih ketat. Bahkan, bisa jadi kebijakan yang mengarah pada pembuangan penduduk ke suatu tempat yang belum ada penghuninya (pengasingan, red).

Selain itu, jika terdapat seseorang pribumi yang membandel dan terus saja mengikuti aliran radikal. Hukumannya pun tidak hanya pengasingan, tetapi juga penjara dengan vonis hukuman yang sangat lama sekali.

Di balik penerapan kebijakan yang tampaknya menghantui penduduk Hindia Belanda, ternyata juga seiring dengan runtuhnya jaringan sosialis Eropa pada tahun 1920.

Peristiwa ini kemudian mematahkan kembali harapan bumi putera untuk menjadikan pemberonta-kan sebagai upaya lepas dan merdeka dari ikatan kolonial Belanda.

Peristiwa kontrol sosial era kolonial ini menjadi bahan pembelajaran bagi para pejuang bangsa. Sebab dengan adanya peristiwa ini, mereka bisa mengendalikan pemberontakan yang  berhasil dan lebih terstruktur. (Erik/R6/HR-Online)